Fakta Sidang Korupsi Disperindag PALI Terungkap, Honorer Diangkat Jadi Direktur Perusahaan Terdakwa

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Senin , 22 Sep 2025 - 22:32

Saksi Buka Tabir Praktik Korupsi Kegiatan Disperindag PALI Penyebab Kerugian Negara Rp1,7 Miliar. -Foto: Ist.-

Meski sempat heran, ia mengaku telah mengembalikan kelebihan pembayaran itu melalui staf yang bersangkutan. Sepanjang tahun 2023, setidaknya enam kali ia menerima kelebihan pembayaran serupa.

Dugaan Anggaran Fiktif dan Markup

Dalam dakwaannya, JPU menyebut Brisvo dan Muhtanzi melakukan praktik korupsi melalui kegiatan fiktif serta markup anggaran.

Modus yang digunakan antara lain pelatihan batik, ukiran kayu, anyaman, hingga kegiatan pemberdayaan industri yang tidak pernah dilaksanakan.

Dari total pagu anggaran Rp2,7 miliar, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumsel menemukan kerugian negara sebesar Rp1,7 miliar.

Seluruh proyek disebut dilakukan tanpa lelang, melainkan dengan penunjukan langsung.

Atas perbuatannya, kedua terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Sidang akan kembali digelar pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi tambahan yang dihadirkan oleh JPU Kejari PALI.

fakta sidang korupsi disperindag pali terungkap, honorer diangkat jadi direktur perusahaan terdakwa                            palembang - persidangan perkara dugaan korupsi di dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag) kabupaten penukal abab lematang ilir (pali) kembali mengungkap fakta baru. 
dua pejabat, brisvo dan muhtanzi, yang menjadi terdakwa dalam kasus ini kembali menjalani sidang lanjutan di pengadilan tipikor palembang pada senin, 22 september 2025.
dalam persidangan yang dipimpin hakim pitriadi sh mh, jaksa penuntut umum (jpu) menghadirkan sejumlah saksi kunci yang membuka praktik korupsi dengan kerugian negara mencapai rp1,7 miliar.
baca juga:sidang perdana korupsi dana hibah dispora oku selatan, dua terdakwa kompak lawan dakwaan
baca juga:puskesmas banding agung pantau makanan program mbg
honorer dijadikan direktur perusahaan
saksi pertama, yuni safitri, mengaku dirinya yang sebelumnya hanya pegawai honorer di bappeda pali, ditunjuk langsung oleh brisvo sebagai direktur pd bintang nusantara pada tahun 2022.
menurut yuni, perusahaan tersebut sebenarnya adalah milik pribadi brisvo yang kala itu menjabat sebagai kepala disperindag pali.
“perusahaan itu bukan milik saya. itu perusahaan pak brisvo, saya hanya ditunjuk sebagai direktur,” ungkap yuni di hadapan majelis hakim.
ia menambahkan, perusahaan itu sering menangani proyek pengadaan barang, terutama alat tulis kantor (atk), dan bahkan berkantor di rumah pribadi brisvo.
baca juga:pembangunan jalan desa kembang tinggi disambut antusias warga
baca juga:pemkab oku selatan mantapkan komitmen tingkatkan pelayanan publik
kelebihan bayar dari pesanan spanduk
selain yuni, persidangan juga menghadirkan saksi lain bernama zulkifli, seorang pengusaha percetakan. ia mengungkapkan sering menerima pesanan cetak spanduk dari disperindag pali melalui staf bernama aditya dan romizar.
namun, zulkifli menuturkan bahwa pembayaran yang diterima kerap jauh lebih besar dari harga sebenarnya.
“biasanya cetak spanduk rp500 ribu, tapi yang ditransfer ke rekening saya bisa rp1,5 juta lebih,” jelasnya.
meski sempat heran, ia mengaku telah mengembalikan kelebihan pembayaran itu melalui staf yang bersangkutan. sepanjang tahun 2023, setidaknya enam kali ia menerima kelebihan pembayaran serupa.
baca juga:polsek buay runjung dorong warga olah lahan tidur jadi kebun jagung
baca juga:bupati oku selatan ikuti percepatan hilirisasi komuditas perkebunan
dugaan anggaran fiktif dan markup
dalam dakwaannya, jpu menyebut brisvo dan muhtanzi melakukan praktik korupsi melalui kegiatan fiktif serta markup anggaran. 
modus yang digunakan antara lain pelatihan batik, ukiran kayu, anyaman, hingga kegiatan pemberdayaan industri yang tidak pernah dilaksanakan.
dari total pagu anggaran rp2,7 miliar, hasil audit badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) sumsel menemukan kerugian negara sebesar rp1,7 miliar. 
seluruh proyek disebut dilakukan tanpa lelang, melainkan dengan penunjukan langsung.
atas perbuatannya, kedua terdakwa dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 uu nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) kuhp.
sidang akan kembali digelar pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi tambahan yang dihadirkan oleh jpu kejari pali.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, SELASA 23 SEPTEMBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan