Demo di Gedung KPK, Massa Desak Jokowi Ditangkap dan Diadili
JAKARTA – Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, pada Kamis (2/10/2025). Mereka mendesak agar Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), ditangkap serta diadili atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan.
BACA JUGA:KPK Tetapkan Staf Ahli Mensos Edi Suharto Tersangka Kasus Bansos PKH
BACA JUGA:Setelah Hasil Pahit di Motegi, Fabio Quartararo Siap Balas Dendam di Mandalika
Massa Bawa Spanduk dan Poster
Aksi dimulai sekitar pukul 11.00 WIB dan berakhir menjelang magrib. Para demonstran membawa berbagai spanduk serta poster bertuliskan desakan agar Jokowi ditangkap. Beberapa poster juga ditempel di jembatan penyeberangan, sementara sebagian lainnya dibawa langsung oleh peserta aksi.
Sejumlah orator bergantian menyampaikan aspirasi dari atas mobil komando, menuding Jokowi bertanggung jawab atas praktik politik dinasti dan dugaan penyalahgunaan wewenang selama menjabat.
BACA JUGA:Pembalap Muda AHM Siap Kibarkan Merah Putih di Podium IATC Mandalika
BACA JUGA:Kasus Korupsi Dana Hibah Panwaslu OKI, Dua Terdakwa Dituntut 3 Tahun 6 Bulan
Kehadiran Fachrur Razi
Dalam aksi ini, tampak hadir Fachrur Razi, mantan Menteri Agama yang kini tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Ia secara tegas meminta KPK berani mengambil langkah hukum terhadap Jokowi.
“Kita minta KPK segera tangkap dan adili Jokowi. Bukti-buktinya banyak, tinggal kemauan KPK. Kalau tidak berani, kita patut heran,” ujarnya saat berorasi di hadapan massa.
Fachrur juga mengingatkan KPK untuk menjaga martabat dan kepercayaan publik. “Kalau KPK tidak berani, anak dan cucu kalian juga akan malu. Kalau memang tidak bersalah, Jokowi tidak perlu takut. Tapi saya yakin, banyak kesalahannya,” tambahnya.
BACA JUGA:Dana Retribusi Parkir Digelapkan, Tiga Mantan Pejabat Dishub Banyuasin Dituntut 3 Tahun
BACA JUGA:PN Palembang Bentuk Tim Humas dan Juru Bicara untuk Perkuat Layanan Publik
Seruan Aktivis dan Tudingan Politik Dinasti
Selain Fachrur Razi, sejumlah tokoh aktivis juga ikut berorasi, salah satunya Pong Harjatmo. Ia menilai praktik politik dinasti yang berkembang belakangan ini menjadi salah satu alasan penting mendesak pengadilan terhadap Jokowi.
“Adili Jokowi, meskipun terlambat, tetap harus dilakukan. Indonesia ini bukan milik satu keluarga. Semua rakyat berhak atas negeri ini, bukan hanya keluarga presiden,” tegas Pong.