Divonis 5 Tahun, Kades Korupsi Dana Desa Malah Acungkan Jempol: “Mantap!”

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Rabu , 30 Jul 2025 - 23:03

Terdakwa korupsi dana desa senilai Rp1 miliar lebih sumringah usai divonis pidana 5 tahun penjara. -Foto: Ist.-

Korupsi BLT dan Kegiatan Fiktif Jadi Sorotan Utama

Dalam dakwaan JPU, Saharudin diketahui tidak menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada warga yang berhak menerima. Fakta persidangan juga mengungkap praktik manipulasi anggaran desa, termasuk laporan kegiatan fiktif yang bernilai besar.

Beberapa dugaan penyimpangan dana pembangunan desa di antaranya:

Proyek yang tidak dilaksanakan tapi tetap dilaporkan selesai

Anggaran diserap tanpa laporan pertanggungjawaban

Dana bantuan tidak sampai ke masyarakat

Perbuatan ini mencederai kepercayaan masyarakat desa yang menggantungkan harapan pada pembangunan dan bantuan pemerintah melalui Dana Desa.

Penerimaan Vonis Tanpa Banding, JPU Masih Pikir-Pikir

Usai pembacaan putusan, Saharudin langsung menyatakan menerima vonis tersebut bersama tim penasihat hukumnya. Sementara itu, JPU Ichsan Azwar SH MH menyatakan masih pikir-pikir untuk menentukan sikap hukum selanjutnya dalam tujuh hari ke depan.

Kasus Saharudin, Bukti Lemahnya Pengawasan Dana Desa

Kasus korupsi yang dilakukan oleh Kades Saharudin menjadi peringatan keras bagi pemerintah dan masyarakat mengenai pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan Dana Desa. Dana ini seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan dikorupsi oleh oknum aparat desa.

Skandal ini diharapkan mendorong:

Transparansi dalam pengelolaan dana publik

Audit rutin terhadap dana desa

Keterlibatan masyarakat dalam pemantauan

divonis 5 tahun, kades korupsi dana desa malah acungkan jempol: “mantap!”                            palembang - pemandangan mencengangkan terjadi di ruang sidang pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) palembang, rabu, 30 juli 2025. saharudin, kepala desa (kades) lubuk mas, kecamatan rawas ulu, kabupaten musi rawas utara (muratara), tampak tersenyum lebar usai divonis lima tahun penjara atas kasus korupsi dana desa.
tak hanya tersenyum, saharudin bahkan mengacungkan dua jempol ke arah awak media sembari berkata singkat, “mantap.” ekspresi ini sontak membuat ruang sidang dan area luar pengadilan terdiam sejenak, mengingat kerugian negara akibat ulahnya mencapai lebih dari rp1 miliar.
terbukti korupsi, hakim jatuhkan vonis penjara dan denda
majelis hakim yang diketuai kristanto sahat sh mh menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. dalam amar putusannya, majelis hakim sependapat dengan dakwaan subsidair jaksa penuntut umum (jpu) dari kejari lubuk linggau.
baca juga:kapolsek simpang pimpin personel sosialisasikan larangan karhutla
baca juga:kemenag oku selatan berikan pelatihan ke para penceramah
terdakwa dinyatakan melanggar:
pasal 3 jo pasal 18 undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi
jo pasal 64 ayat (1) kuhp
putusan pengadilan:
pidana penjara 5 tahun
denda rp200 juta, subsider 3 bulan kurungan
uang pengganti kerugian negara rp1.024.947.139
jika uang pengganti tidak dibayar setelah inkrah, maka harta terdakwa dapat disita. bila hasil penyitaan masih kurang, terdakwa harus menjalani pidana tambahan satu tahun penjara.
baca juga:tingkatkan spiritual rohani, lapas muaradua bagikan al-qur'an ke tahanan
baca juga:siswa tk kader bangsa terima pelayanan cek kesehatan gratis
korupsi blt dan kegiatan fiktif jadi sorotan utama
dalam dakwaan jpu, saharudin diketahui tidak menyalurkan bantuan langsung tunai (blt) dana desa kepada warga yang berhak menerima. fakta persidangan juga mengungkap praktik manipulasi anggaran desa, termasuk laporan kegiatan fiktif yang bernilai besar.
beberapa dugaan penyimpangan dana pembangunan desa di antaranya:
proyek yang tidak dilaksanakan tapi tetap dilaporkan selesai
anggaran diserap tanpa laporan pertanggungjawaban
dana bantuan tidak sampai ke masyarakat
perbuatan ini mencederai kepercayaan masyarakat desa yang menggantungkan harapan pada pembangunan dan bantuan pemerintah melalui dana desa.
penerimaan vonis tanpa banding, jpu masih pikir-pikir
usai pembacaan putusan, saharudin langsung menyatakan menerima vonis tersebut bersama tim penasihat hukumnya. sementara itu, jpu ichsan azwar sh mh menyatakan masih pikir-pikir untuk menentukan sikap hukum selanjutnya dalam tujuh hari ke depan.
baca juga:kepiting saus padang, menu spesial yang bikin lidah bergoyang
baca juga:curiga! rumah mewah di tulung selapan oki digeledah, bnn dan polisi bersenjata lengkap turun tangan
kasus saharudin, bukti lemahnya pengawasan dana desa
kasus korupsi yang dilakukan oleh kades saharudin menjadi peringatan keras bagi pemerintah dan masyarakat mengenai pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan dana desa. dana ini seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan dikorupsi oleh oknum aparat desa.
skandal ini diharapkan mendorong:
transparansi dalam pengelolaan dana publik
audit rutin terhadap dana desa
keterlibatan masyarakat dalam pemantauan

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, KAMIS 31 JULI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan