Soal Kapolri, DPR Masih Tunggu Putusan MK Terkait Masa Jabatan
DPR hingga kini belum terima surat Presiden soal Kapolri dan tunggu putusan MK soal masa jabatan. -Foto: Ist.-
JAKARTA - Polemik mengenai masa jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) masih menjadi perhatian publik.
Namun, DPR RI menegaskan belum ada langkah resmi terkait hal tersebut lantaran masih menunggu hasil uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).
BACA JUGA:DPR RI Desak Pengisian Kursi Mempora, Ingatkan Resiko Program Mandek
BACA JUGA:Langkah Petenis Indonesia Janice Tjen Terhenti di Final WTA 250
DPR Belum Terima Surpres Presiden
Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menegaskan bahwa hingga kini DPR belum menerima surat presiden (surpres) terkait posisi Kapolri.
Menurutnya, isu yang sempat ramai diperbincangkan itu sudah terjawab melalui klarifikasi dari Sekretariat Negara maupun Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
“Sampai hari ini DPR belum menerima surpres tersebut. Bahkan, Komisi III pun tidak pernah membahas hal itu. Jadi menurut saya sudah clear,” kata Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
BACA JUGA:Belum Ada Tersangka, Kejari Terus Dalami Dugaan Korupsi Perkimtan Palembang
BACA JUGA:Dua Terdakwa Korupsi Dana Hibah PMI Ogan Ilir Terima Putusan Vonis Pidana 1 Tahun 3 Bulan
Menanti Putusan MK Soal Uji Materi
Nasir menambahkan, Komisi III tidak bisa berspekulasi terkait polemik masa jabatan Kapolri sebelum ada keputusan resmi dari Mahkamah Konstitusi.
Saat ini, MK tengah menguji pasal dalam Undang-Undang Kepolisian yang membatasi masa jabatan Kapolri maksimal lima tahun.
“Kami belum bisa berkomentar lebih jauh karena prosesnya sedang berjalan di MK. Kalau nanti sudah diputuskan, baru DPR akan memberikan pandangan,” jelasnya.
Menurut Nasir, aturan soal pembatasan masa jabatan sejatinya sangat bergantung pada kebutuhan dan dinamika institusi kepolisian di Indonesia.
“Setiap negara punya pengalaman yang berbeda, termasuk Indonesia,” ujarnya.
- Tag
- Share
-
-
