Divonis 5 Tahun, Kades Korupsi Dana Desa Malah Acungkan Jempol: “Mantap!”

divonis 5 tahun, kades korupsi dana desa malah acungkan jempol: “mantap!” palembang - pemandangan mencengangkan terjadi di ruang sidang pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) palembang, rabu, 30 juli 2025. saharudin, kepala desa (kades) lubuk mas, kecamatan rawas ulu, kabupaten musi rawas utara (muratara), tampak tersenyum lebar usai divonis lima tahun penjara atas kasus korupsi dana desa. tak hanya tersenyum, saharudin bahkan mengacungkan dua jempol ke arah awak media sembari berkata singkat, “mantap.” ekspresi ini sontak membuat ruang sidang dan area luar pengadilan terdiam sejenak, mengingat kerugian negara akibat ulahnya mencapai lebih dari rp1 miliar. terbukti korupsi, hakim jatuhkan vonis penjara dan denda majelis hakim yang diketuai kristanto sahat sh mh menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. dalam amar putusannya, majelis hakim sependapat dengan dakwaan subsidair jaksa penuntut umum (jpu) dari kejari lubuk linggau. baca juga:kapolsek simpang pimpin personel sosialisasikan larangan karhutla baca juga:kemenag oku selatan berikan pelatihan ke para penceramah terdakwa dinyatakan melanggar: pasal 3 jo pasal 18 undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1) kuhp putusan pengadilan: pidana penjara 5 tahun denda rp200 juta, subsider 3 bulan kurungan uang pengganti kerugian negara rp1.024.947.139 jika uang pengganti tidak dibayar setelah inkrah, maka harta terdakwa dapat disita. bila hasil penyitaan masih kurang, terdakwa harus menjalani pidana tambahan satu tahun penjara. baca juga:tingkatkan spiritual rohani, lapas muaradua bagikan al-qur'an ke tahanan baca juga:siswa tk kader bangsa terima pelayanan cek kesehatan gratis korupsi blt dan kegiatan fiktif jadi sorotan utama dalam dakwaan jpu, saharudin diketahui tidak menyalurkan bantuan langsung tunai (blt) dana desa kepada warga yang berhak menerima. fakta persidangan juga mengungkap praktik manipulasi anggaran desa, termasuk laporan kegiatan fiktif yang bernilai besar. beberapa dugaan penyimpangan dana pembangunan desa di antaranya: proyek yang tidak dilaksanakan tapi tetap dilaporkan selesai anggaran diserap tanpa laporan pertanggungjawaban dana bantuan tidak sampai ke masyarakat perbuatan ini mencederai kepercayaan masyarakat desa yang menggantungkan harapan pada pembangunan dan bantuan pemerintah melalui dana desa. penerimaan vonis tanpa banding, jpu masih pikir-pikir usai pembacaan putusan, saharudin langsung menyatakan menerima vonis tersebut bersama tim penasihat hukumnya. sementara itu, jpu ichsan azwar sh mh menyatakan masih pikir-pikir untuk menentukan sikap hukum selanjutnya dalam tujuh hari ke depan. baca juga:kepiting saus padang, menu spesial yang bikin lidah bergoyang baca juga:curiga! rumah mewah di tulung selapan oki digeledah, bnn dan polisi bersenjata lengkap turun tangan kasus saharudin, bukti lemahnya pengawasan dana desa kasus korupsi yang dilakukan oleh kades saharudin menjadi peringatan keras bagi pemerintah dan masyarakat mengenai pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan dana desa. dana ini seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan dikorupsi oleh oknum aparat desa. skandal ini diharapkan mendorong: transparansi dalam pengelolaan dana publik audit rutin terhadap dana desa keterlibatan masyarakat dalam pemantauan  

Tag

• # kegiatan desa fiktif
• # blt fiktif
• # dana desa muratara
• # saharudin
• # kades lubuk mas
• # kasus korupsi sumsel
• # vonis tipikor palembang
• # pengawasan dana desa
• # korupsi dana desa
• # pengadilan tipikor palembang

Share

• 
• 
• 
• 
•