Tarif Baru AS Ancam Ekspor, Indonesia Dorong Negosiasi dan Reformasi Regulasi

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Selasa , 08 Apr 2025 - 18:19

Hadapi Tarif AS, Indonesia Prioritaskan Diplomasi dan Negosiasi, Menko Airlangga: Kita Terus Monitor. -Foto: Humas Ekon.-

Reformasi Regulasi dan Diplomasi Ekonomi

Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga menggenjot reformasi struktural dan deregulasi, khususnya yang berkaitan dengan Non-Tariff Measures (NTMs). Regulasi-regulasi yang dinilai menghambat investasi dan ekspor akan disederhanakan atau dihapus demi menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif.

“Presiden menginstruksikan agar seluruh kementerian menyederhanakan aturan dan menghapus hambatan yang tidak perlu, guna memperkuat daya saing dan menarik lebih banyak investasi,” terang Airlangga.

Pemerintah juga memperkuat jalur diplomasi dengan AS, termasuk melalui pertemuan dengan United States Trade Representative (USTR) dan U.S. Chamber of Commerce. Selain itu, koordinasi regional juga terus dibangun, salah satunya melalui komunikasi bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia untuk menyatukan sikap dalam kerangka ASEAN.

Perkuat Kerangka TIFA

Sebagai bagian dari upaya strategis, Indonesia mendorong pembaruan kerangka Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) yang telah ditandatangani sejak 1996 namun kini dianggap tidak lagi relevan terhadap tantangan perdagangan modern. Pemerintah mengusulkan penambahan isu sektor keuangan dan perdagangan digital dalam kerangka TIFA agar lebih komprehensif.

“ASEAN secara kolektif akan mengutamakan jalur negosiasi dibanding retaliasi. Indonesia dan Malaysia sepakat mendorong revitalisasi TIFA sebagai platform kerja sama bilateral yang lebih adaptif,” ungkap Airlangga.

Aspirasi Pelaku Usaha

Dalam sesi tanya jawab, berbagai asosiasi pelaku usaha menyampaikan harapan agar pemerintah turut memfasilitasi dialog langsung antar perusahaan dengan mitra di Amerika (business to business talks) serta mempercepat penguatan industri dalam negeri melalui kebijakan afirmatif dan insentif produksi.

Forum ini diharapkan menjadi jembatan antara pemerintah dan dunia usaha untuk bersatu menghadapi tantangan global dengan strategi yang inklusif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil nyata.

tarif baru as ancam ekspor, indonesia dorong negosiasi dan reformasi regulasi                            jakarta, harianokuselatan.id - pemerintah indonesia tengah mengambil langkah cepat dan terkoordinasi guna merespons kebijakan tarif balasan (reciprocal tariff) yang diberlakukan oleh amerika serikat. kebijakan tersebut dinilai berpotensi memberikan dampak serius terhadap beberapa komoditas ekspor nasional, terutama sektor padat karya.
sebagai bentuk antisipasi, pemerintah tak hanya memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, tetapi juga aktif melibatkan asosiasi dunia usaha dalam forum dialog terbuka. langkah ini dimaksudkan untuk merumuskan strategi respons yang tepat sekaligus menjaga daya saing produk indonesia di pasar global.
menteri koordinator bidang perekonomian, airlangga hartarto, menyampaikan bahwa pemerintah tetap optimistis menghadapi tantangan tersebut. menurutnya, pasar global masih terbuka lebar di luar amerika serikat.
“perekonomian dunia itu 83 persen bukan amerika. kita harus mampu memaksimalkan peluang dari pasar global lainnya dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kerja sama dengan negara-negara tersebut,” ujar airlangga dalam konferensi pers pada senin, 7 april 2025.
dalam forum yang diikuti oleh lebih dari 1.000 peserta secara daring dan luring, serta dihadiri oleh lebih dari 100 asosiasi pengusaha, pemerintah memaparkan berbagai upaya konkret yang sedang dan akan dilakukan.
baca juga:prabowo dorong pemerintah lebih komunikatif dan proaktif ke masyarakat
baca juga:atasi krisis anggaran, bupati abusama gelar rapat siasati kekurangan keuangan daerah
antisipasi dampak tarif baru
menko airlangga menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah menghitung dampak ekonomi dari penerapan tarif baru as, khususnya terhadap sektor-sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan produk manufaktur lainnya. pemerintah juga mengingatkan perusahaan agar tidak menjadikan kebijakan ini sebagai alasan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (phk).
“untuk perusahaan padat karya, pemerintah sudah memberikan berbagai insentif. bahkan untuk pekerja dengan penghasilan di bawah rp10 juta, pajak penghasilannya ditanggung oleh negara. maka tidak ada alasan untuk melakukan phk,” tegasnya.
jaga stabilitas ekonomi domestik
pemerintah bersama bank indonesia juga mengambil langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memastikan ketersediaan valuta asing guna mendukung aktivitas dunia usaha. di sisi lain, stabilitas imbal hasil surat berharga negara (sbn) juga menjadi perhatian utama di tengah ketidakpastian pasar global akibat kebijakan baru as.
baca juga:di tengah suasana idul fitri, tim medis lapas muaradua tetap jalankan pemeriksaan harian
baca juga:perjuangkan bendungan tiga dihaji oku selatan, gubernur herman deru segera bersurat ke presiden
reformasi regulasi dan diplomasi ekonomi
menindaklanjuti arahan presiden prabowo subianto, pemerintah juga menggenjot reformasi struktural dan deregulasi, khususnya yang berkaitan dengan non-tariff measures (ntms). regulasi-regulasi yang dinilai menghambat investasi dan ekspor akan disederhanakan atau dihapus demi menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif.
“presiden menginstruksikan agar seluruh kementerian menyederhanakan aturan dan menghapus hambatan yang tidak perlu, guna memperkuat daya saing dan menarik lebih banyak investasi,” terang airlangga.
pemerintah juga memperkuat jalur diplomasi dengan as, termasuk melalui pertemuan dengan united states trade representative (ustr) dan u.s. chamber of commerce. selain itu, koordinasi regional juga terus dibangun, salah satunya melalui komunikasi bilateral dengan perdana menteri malaysia untuk menyatukan sikap dalam kerangka asean.
baca juga:hari pertama kerja usai libur lebaran, kapolres oku selatan gelar halal bihalal
baca juga:cuaca ekstrem berpotensi timbulkan bahaya, kapolres oku ingatkan warga waspada
perkuat kerangka tifa
sebagai bagian dari upaya strategis, indonesia mendorong pembaruan kerangka trade and investment framework agreement (tifa) yang telah ditandatangani sejak 1996 namun kini dianggap tidak lagi relevan terhadap tantangan perdagangan modern. pemerintah mengusulkan penambahan isu sektor keuangan dan perdagangan digital dalam kerangka tifa agar lebih komprehensif.
“asean secara kolektif akan mengutamakan jalur negosiasi dibanding retaliasi. indonesia dan malaysia sepakat mendorong revitalisasi tifa sebagai platform kerja sama bilateral yang lebih adaptif,” ungkap airlangga.
 
aspirasi pelaku usaha
dalam sesi tanya jawab, berbagai asosiasi pelaku usaha menyampaikan harapan agar pemerintah turut memfasilitasi dialog langsung antar perusahaan dengan mitra di amerika (business to business talks) serta mempercepat penguatan industri dalam negeri melalui kebijakan afirmatif dan insentif produksi.
forum ini diharapkan menjadi jembatan antara pemerintah dan dunia usaha untuk bersatu menghadapi tantangan global dengan strategi yang inklusif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil nyata.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, RABU 9 APRIL 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan