Pemerintah Diminta Evaluasi Pembongkaran Tembok Laut di Bekasi

pemerintah diminta evaluasi pembongkaran tembok laut di bekasi bekasi, harianokuselatan – pemerintah diminta mempertimbangkan kembali rencana pembongkaran tembok laut sepanjang 30 kilometer yang terletak di perairan kampung paljaya, desa segara jaya, tarumajaya, kabupaten bekasi. saran ini disampaikan oleh berbagai pihak, termasuk tokoh nasional dahlan iskan, yang menilai pembongkaran hanya perlu dilakukan sejauh satu kilometer sebagai simbol keberpihakan pemerintah kepada rakyat. baca juga:jelang imlek, kios pernak-pernik di pasar glodok dipenuhi pengunjung dalam keterangannya, dahlan menegaskan bahwa langkah ini cukup untuk menunjukkan bahwa presiden prabowo subianto mendengar suara nelayan dan rakyat kecil. dukungan terhadap langkah ini juga datang dari menteri agraria dan tata ruang/kepala bpn, nusron wahid, yang menyatakan bahwa semua sertifikat tanah di kawasan tersebut telah dicabut dan tidak diakui. baca juga:pns dilarang mengajukan pindah minimal 10 tahun tembok laut yang telah dibangun dengan biaya besar ini disebut akan membutuhkan anggaran dan energi signifikan jika dibongkar sepenuhnya. dahlan mengingatkan bahwa tembok serupa mungkin perlu dibangun kembali di masa depan untuk mendukung pengembangan kawasan. oleh karena itu, evaluasi mendalam diperlukan agar kebijakan yang diambil tetap berkeadilan dan efisien. baca juga:minim akses, curup lungkuk hanya diminati wisatawan lokal pengembangan kawasan utara tangerang sebagai proyek strategis nasional (psn) menjadi salah satu opsi yang diusulkan. model pengembangan dapat mengacu pada kawasan seperti pik2 atau kampung nelayan modern di brunei. pengembangan semacam ini dinilai penting untuk memajukan wilayah yang kurang berkembang. baca juga:mendag segel gudang produksi minyakita, sita 7.800 botol dan 275 dus dahlan juga menyarankan agar pengembangan kawasan dilakukan melalui mekanisme tender yang demokratis dan transparan. dalam sistem ini, inisiator proyek akan mendapatkan nilai tambah sebesar 10 persen sesuai regulasi. dengan mekanisme ini, diharapkan pengembangan wilayah dapat berjalan adil dan menguntungkan semua pihak, termasuk masyarakat setempat yang terdampak. baca juga:duit miliaran dolar mengalir ke koin meme: tren baru atau bubble? untuk memastikan keadilan, tender juga harus menetapkan persyaratan pembayaran ganti rugi tertinggi kepada masyarakat. pemerintah perlu menentukan harga patokan yang adil berdasarkan status lahan, seperti sertifikat hak milik (shm), girik, atau lahan bekas abrasi. uang hasil reklamasi dapat digunakan untuk pembangunan negara. baca juga:kasus korupsi aset ybs: penyidik didesak tangkap aktor intelektual dahlan menegaskan bahwa tembok laut yang sudah terlanjur dibangun dapat disita untuk negara jika diperlukan. namun, keputusan ini membutuhkan keberanian pemerintah untuk mengedepankan kepentingan rakyat dan menjaga keberlanjutan pembangunan nasional. (dst)

Tag

• # tender demokratis
• # tarumajaya
• # desa segara jaya
• # kampung paljaya
• # tembok laut
• # nelayan
• # efisiensi anggaran
• # pengembangan kawasan
• # proyek strategis nasional (psn)
• # pembongkaran

Share

• 
• 
• 
• 
•