JAKARTA, HARIANOKUSELATAN – Pemerintah akan memulai program pengecekan kesehatan gratis bagi masyarakat pada 10 Februari 2025.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa pemeriksaan ini akan tersedia di 15.000 klinik dan 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia.
"Ini adalah program cek kesehatan gratis. Diputuskan oleh beliau (Presiden), nanti tanggal 10 Februari sudah bisa berjalan di puskesmas dan klinik-klinik," ujar Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/2/2025).
BACA JUGA:Buronan Kejari OKU Selatan Kasus Korupsi Dana Covid-19 Miliaran Rupiah, Leksi Yandi Akhinya Ditangkap
Budi menegaskan bahwa program ini merupakan salah satu yang terbesar di Kementerian Kesehatan. Program ini menargetkan 280 juta masyarakat dari berbagai kelompok usia, mulai dari bayi hingga lansia.
"Mungkin nggak langsung 280 juta, tapi jika tahun pertama kita bisa mencapai 50-60 juta orang, itu sudah cukup baik. Targetnya akan terus meningkat," katanya.
Budi menambahkan bahwa Presiden sangat mendukung program ini, terutama karena kesehatan gratis menjadi salah satu kebijakan unggulan pemerintah.
BACA JUGA:Kebakaran Hebat Kembali Terjadi di Kiwis Raya, 4 Rumah Hangus
Jenis skrining yang diberikan akan disesuaikan dengan tahapan usia:
-
Bayi baru lahir: 6 jenis skrining
-
Balita: 8 jenis skrining
-
Anak-anak (SD, SMP, SMA): 11-13 jenis skrining
-
Dewasa dan lansia: 19 jenis skrining
Budi juga menyoroti pentingnya pemeriksaan kesehatan mental, yang kini mulai diterapkan sejak tingkat sekolah dasar. "Skrining jiwa kini dilakukan sejak SD karena survei kesehatan terakhir menunjukkan bahwa 1 dari 10 orang mengalami gangguan kecemasan atau depresi. Ini harus kita tangani," tegasnya.
Selain itu, program ini mencakup skrining kanker bagi usia di atas 40 tahun, dengan fokus pada kanker payudara dan serviks bagi perempuan, serta kanker paru dan kolorektal bagi laki-laki.
BACA JUGA:Sekda OKU Selatan Evaluasi Hasil Penilaian Unit Pelayanan Publik
Untuk mendukung pelaksanaan program ini, Kementerian Kesehatan mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,7 triliun. Dana ini bersumber dari APBN dan APBD, dengan rincian Rp3,4 triliun dari anggaran pusat dan Rp1,3 triliun dari APBD.
"Anggaran ini akan disalurkan ke Dinas Kesehatan, kemudian ke puskesmas yang akan mengatur pelaksanaannya," jelas Budi.
Dengan program ini, pemerintah berharap masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan kesehatan sejak dini, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan mencegah penyakit serius di kemudian hari. (dst)