Praperadilan Ditolak, Mantan Anggota DPRD Resmi Jadi Tersangka Korupsi Perkebunan Musi Rawas

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Selasa , 29 Apr 2025 - 23:43

Upaya Praperadilan Kandas, Bahtiyar Mantan Anggota Dewan Resmi Tersangka Korupsi Perkebunan Musi Rawas. -Foto: Ist.-

Bahtiyar bukan satu-satunya tersangka dalam kasus ini. Sebelumnya, pada 4 Maret 2025, tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan bidang Tindak Pidana Khusus menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Ridwan Mukti, mantan Bupati Musi Rawas periode 2005-2015; Efendi Suryono, Direktur PT Djuanda Abadi Mandiri (DAM) tahun 2010; Saiful Ibna, mantan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPMPTP) Musi Rawas 2008-2013; Amrullah, mantan Sekretaris BPMPTP 2008-2011; serta Bahtiyar sendiri.

Bahtiyar sebelumnya sempat tiga kali mangkir dari panggilan penyidik, sebelum akhirnya ditangkap paksa di salah satu hotel di Palembang pada 11 Maret 2025 lalu.

Menurut Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumsel, Umaryadi SH MH, modus operandi dalam kasus ini adalah penerbitan izin perkebunan sawit secara ilegal di atas lahan negara. Para tersangka diduga terlibat dalam penerbitan izin fiktif serta manipulasi dokumen Surat Pernyataan Hak (SPH) untuk penguasaan sekitar 5.974,90 hektare lahan yang sebagian besar merupakan kawasan hutan produksi dan lahan transmigrasi.

"Dari total luas 10.200 hektare lahan, sekitar 5.974,90 hektare merupakan kawasan yang tidak boleh dialihfungsikan. Proses penerbitan izin dilakukan dengan cara-cara melawan hukum, termasuk pemalsuan dokumen dan penggelapan administrasi," jelas Umaryadi.

Pihak Kejati Sumsel hingga kini masih terus mendalami aliran dana serta peran masing-masing tersangka dalam perkara tersebut. Dugaan keterlibatan lebih banyak pihak juga tak menutup kemungkinan, seiring dengan pengembangan penyidikan.

Dengan ditolaknya Praperadilan Bahtiyar, proses hukum kini akan berlanjut ke meja hijau untuk membuktikan keterlibatan para tersangka dalam megaskandal korupsi yang diduga merugikan negara hingga miliaran rupiah ini.

praperadilan ditolak, mantan anggota dprd resmi jadi tersangka korupsi perkebunan musi rawas                            palembang, harianokuselatan.id - harapan bahtiyar, mantan anggota dprd kabupaten musi rawas sekaligus eks kepala desa mulyoharjo, untuk lepas dari status tersangka dalam kasus korupsi perkebunan sawit akhirnya kandas. permohonan praperadilan yang diajukannya resmi ditolak oleh hakim tunggal pengadilan negeri (pn) palembang, selasa 29 april 2025.
dalam sidang putusan yang dipimpin oleh hakim tunggal agus raharjo sh, secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil permohonan praperadilan yang diajukan bahtiyar melalui kuasa hukumnya. dengan demikian, bahtiyar tetap menyandang status tersangka dalam perkara dugaan korupsi lahan sawit di kabupaten musi rawas.
"mengadili, menolak permohonan praperadilan seluruhnya dan membebankan biaya perkara kepada pemohon," ujar hakim agus raharjo membacakan amar putusan.
hakim dalam pertimbangannya menilai, dalil pemohon terkait ketidakcukupan alat bukti dalam proses penetapan tersangka tidak cukup beralasan secara hukum. menurut hakim, soal kelengkapan alat bukti bukan menjadi ranah praperadilan, melainkan harus dibuktikan di sidang pokok perkara.
"dalil tidak cukup alat bukti seharusnya dibuktikan dalam persidangan pokok perkara, bukan dalam forum praperadilan," tegas hakim.
baca juga:gugatan praperadilan ditolak, kejati sumsel segera lengkapi berkas ridwan mukti
baca juga:banyak psu ganggu pemerintahan, mendagri dorong perbaikan sistem pilkada
atas putusan tersebut, indra cahaya sh selaku kuasa hukum bahtiyar mengaku kecewa berat. menurutnya, dari uraian putusan seharusnya terlihat bahwa penyidik belum memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka.
"kami menilai bahwa praperadilan ini bukan bicara soal pokok perkara, melainkan soal sah tidaknya alat bukti yang digunakan penyidik dalam menetapkan tersangka. tapi kenyataannya, hakim justru menyatakan itu harus dibuktikan dalam pokok perkara," ungkap indra.
indra menambahkan, pihaknya berencana melayangkan surat laporan ke badan pengawas terkait dugaan ketidakprofesionalan hakim dalam menangani perkara praperadilan ini. selain itu, ia menegaskan, tim hukum tetap akan melakukan pendampingan intensif terhadap bahtiyar dalam menghadapi persidangan pokok perkara.
"kami akan terus mendampingi klien kami, mulai dari mengajukan eksepsi, pembelaan, hingga ke tahap putusan akhir nanti," tandas indra.
baca juga:psu pilkada empat lawang kembali berujung gugatan ke mk
baca juga:hasan nasbi mundur dari kepala kantor komunikasi presiden
kasus korupsi yang menyeret banyak nama
bahtiyar bukan satu-satunya tersangka dalam kasus ini. sebelumnya, pada 4 maret 2025, tim penyidik kejaksaan tinggi (kejati) sumatera selatan bidang tindak pidana khusus menetapkan lima orang sebagai tersangka. mereka adalah ridwan mukti, mantan bupati musi rawas periode 2005-2015; efendi suryono, direktur pt djuanda abadi mandiri (dam) tahun 2010; saiful ibna, mantan kepala badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal (bpmptp) musi rawas 2008-2013; amrullah, mantan sekretaris bpmptp 2008-2011; serta bahtiyar sendiri.
bahtiyar sebelumnya sempat tiga kali mangkir dari panggilan penyidik, sebelum akhirnya ditangkap paksa di salah satu hotel di palembang pada 11 maret 2025 lalu.
menurut asisten tindak pidana khusus (aspidsus) kejati sumsel, umaryadi sh mh, modus operandi dalam kasus ini adalah penerbitan izin perkebunan sawit secara ilegal di atas lahan negara. para tersangka diduga terlibat dalam penerbitan izin fiktif serta manipulasi dokumen surat pernyataan hak (sph) untuk penguasaan sekitar 5.974,90 hektare lahan yang sebagian besar merupakan kawasan hutan produksi dan lahan transmigrasi.
baca juga:offroader se-indonesia serbu trek jungle rush 2025
baca juga:bangun sepak bola putri, pssi gandeng djarum foundation
"dari total luas 10.200 hektare lahan, sekitar 5.974,90 hektare merupakan kawasan yang tidak boleh dialihfungsikan. proses penerbitan izin dilakukan dengan cara-cara melawan hukum, termasuk pemalsuan dokumen dan penggelapan administrasi," jelas umaryadi.
pihak kejati sumsel hingga kini masih terus mendalami aliran dana serta peran masing-masing tersangka dalam perkara tersebut. dugaan keterlibatan lebih banyak pihak juga tak menutup kemungkinan, seiring dengan pengembangan penyidikan.
dengan ditolaknya praperadilan bahtiyar, proses hukum kini akan berlanjut ke meja hijau untuk membuktikan keterlibatan para tersangka dalam megaskandal korupsi yang diduga merugikan negara hingga miliaran rupiah ini.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, RABU 30 APRIL 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan