Perludem: Penghapusan Ambang Batas Presiden Hadirkan Kesetaraan Partai Politik

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Sabtu , 04 Jan 2025 - 22:53

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. -Foto: Ist.-

“Norma Pasal 222 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ujar Ketua MK Suhartoyo dalam amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (2/1).

Pasal tersebut sebelumnya mewajibkan partai politik atau gabungan partai politik memiliki minimal 20 persen kursi DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional pada pemilu sebelumnya untuk dapat mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden.

Awal Baru untuk Demokrasi Indonesia

Perludem menegaskan, keputusan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjuangan panjang untuk menciptakan demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Keputusan ini diharapkan dapat mendorong partisipasi politik yang lebih luas dan memberikan alternatif yang lebih beragam bagi pemilih Indonesia.

Dengan putusan ini, sistem pemilu diharapkan menjadi lebih inklusif dan mencerminkan kedaulatan rakyat secara lebih adil.

perludem: penghapusan ambang batas presiden hadirkan kesetaraan partai politik                            jakarta, harianokuselatan.id - penghapusan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen oleh mahkamah konstitusi (mk) dinilai sebagai tonggak baru dalam perjalanan demokrasi indonesia.
menurut perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (perludem), keputusan ini menghadirkan hak yang setara bagi seluruh partai politik untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden, tanpa terkecuali.
“langkah ini diharapkan tak hanya memperkuat prinsip kesetaraan, tetapi juga membuka ruang kompetisi politik yang lebih adil dan inklusif, menghindarkan masyarakat dari polarisasi, serta memperluas alternatif pilihan bagi rakyat indonesia," ujar peneliti perludem, fadli ramadhanil, jumat (3/1).
baca juga:9 daerah di sumsel tunggu keputusan mk terkait sengketa pilkada
baca juga:pembahasan akd dprd oku deadlock 
tantangan implementasi
fadli menambahkan, tantangan implementasi putusan ini harus diantisipasi dengan baik. pemerintah, dpr, kpu, dan pemangku kepentingan lainnya perlu memastikan perubahan aturan ini diintegrasikan ke dalam sistem pemilu yang sesuai melalui revisi uu pemilu.
“dengan revisi uu pemilu yang telah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2025, dpr dan pemerintah diharapkan menjadikan putusan mk ini sebagai dasar untuk merancang aturan pemilu yang baru,” ucapnya.
perludem juga menilai, keputusan ini membuka jalan menuju demokrasi yang lebih sehat, kompetitif, dan inklusif.
“saya mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung implementasi putusan ini serta mendorong pemerintah dan partai politik untuk berkomitmen menciptakan sistem politik yang menjunjung tinggi hak memilih dan dipilih sebagai wujud kedaulatan rakyat,” tegas fadli.
baca juga:sriwijaya fc pesta gol di jakabaring: lumat fc bekasi 5-3
baca juga:spekulasi masa depan joshua zirkzee di mu makin memanas
putusan mahkamah konstitusi
mahkamah konstitusi sebelumnya mengabulkan uji materi terkait ambang batas pencalonan presiden yang diatur dalam pasal 222 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. dalam sidang perkara nomor 62/puu-xxii/2024, mk menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan uud 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
“norma pasal 222 bertentangan dengan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ujar ketua mk suhartoyo dalam amar putusan di gedung mk, jakarta, kamis (2/1).
pasal tersebut sebelumnya mewajibkan partai politik atau gabungan partai politik memiliki minimal 20 persen kursi dpr atau memperoleh 25 persen suara sah nasional pada pemilu sebelumnya untuk dapat mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden.
baca juga:kapolresta tangerang: penembakan bos rental mobil, empat pelaku diamankan
baca juga:kpk periksa anggota dpr nasdem satori terkait penyelewengan dana csr bi
awal baru untuk demokrasi indonesia
perludem menegaskan, keputusan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjuangan panjang untuk menciptakan demokrasi yang lebih baik di indonesia. keputusan ini diharapkan dapat mendorong partisipasi politik yang lebih luas dan memberikan alternatif yang lebih beragam bagi pemilih indonesia.
dengan putusan ini, sistem pemilu diharapkan menjadi lebih inklusif dan mencerminkan kedaulatan rakyat secara lebih adil.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, MINGGU 5 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan