BPK Temukan Kelebihan Bayar di KPU Banyuasin Rp106 Juta, Nota dan Kwitansi Tak Valid

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Kamis , 16 Oct 2025 - 21:05

KPU Banyuasin Diduga Kelebihan Bayar Rp106 Juta dalam Belanja Konsumsi dan ATK, BPK Turun Tangan. -Foto: Ist-

BANYUASIN - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya dugaan kelebihan pembayaran pada kegiatan belanja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin tahun 2024.

Nilai kelebihan bayar tersebut mencapai Rp106.353.272,50, yang sebagian besar berasal dari pos belanja makanan, minuman, dan alat tulis kantor (ATK).

Temuan ini mencuat karena bukti pertanggungjawaban keuangan yang diserahkan pihak KPU Banyuasin dinilai tidak valid. Sejumlah nota dan kuitansi yang digunakan sebagai bukti pengeluaran tidak disertai rincian transaksi maupun tanda keabsahan dokumen.

Kelebihan Bayar di Pengadaan Konsumsi Rapat Pleno

Menurut hasil audit, kelebihan pembayaran terjadi dalam kegiatan pengadaan konsumsi untuk Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu 2024.

Dalam kontrak kerja sama tersebut, KPU Banyuasin mengalokasikan anggaran sebesar Rp148.493.520,00. Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya perbedaan antara daftar hadir peserta rapat dengan jumlah konsumsi yang dibayarkan, sehingga ditemukan kelebihan bayar sekitar Rp10 juta.

Selain itu, terdapat pula transaksi belanja konsumsi yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, dengan nilai mencapai Rp54.405.930,00. Kedua temuan ini melibatkan pihak penyedia jasa yang sama dalam kegiatan pengadaan tersebut.

Bukti ATK Tak Dapat Dipertanggungjawabkan

Tidak hanya pada pengadaan konsumsi, BPK juga menemukan kejanggalan pada belanja ATK senilai Rp41.475.062,50. Pengadaan tersebut melibatkan empat penyedia berbeda, namun seluruh nota dan kuitansi yang diajukan tidak dapat diverifikasi keabsahannya.

Dalam laporan BPK, dokumen pendukung seperti tanda terima barang, daftar distribusi, dan bukti pembayaran juga tidak lengkap. Hal ini menimbulkan potensi ketidaksesuaian antara barang yang diterima dan nilai yang dibayarkan oleh pihak KPU Banyuasin.

KPU Banyuasin Akui Temuan dan Sudah Setor Ulang Dana

bpk temukan kelebihan bayar di kpu banyuasin rp106 juta, nota dan kwitansi tak valid                            banyuasin - badan pemeriksa keuangan (bpk) menemukan adanya dugaan kelebihan pembayaran pada kegiatan belanja di lingkungan komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten banyuasin tahun 2024. 
nilai kelebihan bayar tersebut mencapai rp106.353.272,50, yang sebagian besar berasal dari pos belanja makanan, minuman, dan alat tulis kantor (atk).
temuan ini mencuat karena bukti pertanggungjawaban keuangan yang diserahkan pihak kpu banyuasin dinilai tidak valid. sejumlah nota dan kuitansi yang digunakan sebagai bukti pengeluaran tidak disertai rincian transaksi maupun tanda keabsahan dokumen.
baca juga:eks dirjen perkeretaapian didakwa rugikan negara rp74 miliar dalam kasus korupsi lrt sumsel
baca juga:wabup misnadi tekankan pentingnya menanamkan nilai qur’ani sejak dini
kelebihan bayar di pengadaan konsumsi rapat pleno
menurut hasil audit, kelebihan pembayaran terjadi dalam kegiatan pengadaan konsumsi untuk rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu 2024.
dalam kontrak kerja sama tersebut, kpu banyuasin mengalokasikan anggaran sebesar rp148.493.520,00. namun, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya perbedaan antara daftar hadir peserta rapat dengan jumlah konsumsi yang dibayarkan, sehingga ditemukan kelebihan bayar sekitar rp10 juta.
selain itu, terdapat pula transaksi belanja konsumsi yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, dengan nilai mencapai rp54.405.930,00. kedua temuan ini melibatkan pihak penyedia jasa yang sama dalam kegiatan pengadaan tersebut.
baca juga:satlantas polres okus didik siswa sd it insan mulia jadi pelopor keselamatan lalu lintas
baca juga:dinas pppappkb okus petakan arah pembangunan penduduk lewat pjpk/gdpk
bukti atk tak dapat dipertanggungjawabkan
tidak hanya pada pengadaan konsumsi, bpk juga menemukan kejanggalan pada belanja atk senilai rp41.475.062,50. pengadaan tersebut melibatkan empat penyedia berbeda, namun seluruh nota dan kuitansi yang diajukan tidak dapat diverifikasi keabsahannya.
dalam laporan bpk, dokumen pendukung seperti tanda terima barang, daftar distribusi, dan bukti pembayaran juga tidak lengkap. hal ini menimbulkan potensi ketidaksesuaian antara barang yang diterima dan nilai yang dibayarkan oleh pihak kpu banyuasin.
baca juga:bpkad oku selatan gelar sosialisasi pedoman penyusunan apbd 2026
baca juga:oku selatan susun peta jalan pembangunan kependudukan 2025
kpu banyuasin akui temuan dan sudah setor ulang dana
menanggapi temuan tersebut, sekretaris kpu banyuasin, agus fauzi, membenarkan adanya temuan bpk dalam audit tahun 2024. ia menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan penyetoran dana kelebihan pembayaran tersebut ke kas negara.
“itu memang temuan bpk pada pemilu 2024 dan sudah kami setor kembali,” ujar agus, kamis (16/10/2025).
agus juga mengakui bahwa pihaknya memiliki nota dan kuitansi atas transaksi tersebut, namun bpk tidak mengakui dokumen tersebut sebagai bukti yang sah karena dianggap tidak lengkap dan tidak memenuhi standar audit.
kasus ini menambah daftar panjang temuan bpk terkait pengelolaan anggaran penyelenggaraan pemilu di tingkat daerah. 
bpk menegaskan pentingnya peningkatan akuntabilitas dan ketelitian dalam setiap laporan keuangan lembaga publik agar penggunaan dana negara benar-benar transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, JUMAT 17 OKTOBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan