Yaqut Cholil Jalani Pemeriksaan 7 Jam di KPK, Kuota Haji Tambahan Jadi Sorotan

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Senin , 01 Sep 2025 - 23:14

Eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, diperiksa 7 jam oleh KPK terkait dugaan korupsi kuota haji. -Foto: Ayu Novita.-

Kerugian Negara Capai Rp1 Triliun Lebih

KPK menduga kuat adanya pelanggaran aturan dalam pembagian 20.000 kuota haji tambahan yang diberikan Arab Saudi.

Sesuai regulasi, kuota seharusnya dibagi 92 persen untuk haji reguler (18.400 jamaah) dan 8 persen untuk haji khusus (1.600 jamaah).

Namun, Kementerian Agama justru membaginya sama rata, yakni 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk khusus.

“Pembagian ini jelas menyalahi Pasal 64 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah,” ungkap Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu.

Dari perhitungan awal, kerugian negara akibat praktik ini diperkirakan lebih dari Rp1 triliun, angka yang masih bisa bertambah usai audit lanjutan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

KPK Kantongi Sprindik Umum

Dalam penyidikan, KPK telah mengantongi sprindik umum menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 KUHP.

Langkah ini memungkinkan KPK melakukan upaya paksa, termasuk penggeledahan dan pemanggilan saksi tambahan.

yaqut cholil jalani pemeriksaan 7 jam di kpk, kuota haji tambahan jadi sorotan                            jakarta - mantan menteri agama, yaqut cholil qoumas, kembali diperiksa penyidik komisi pemberantasan korupsi (kpk) terkait dugaan penyimpangan pembagian kuota haji tambahan tahun 2023–2024. 
pemeriksaan yang berlangsung di gedung merah putih, jakarta selatan, pada senin (1/9/2025) itu berjalan sekitar tujuh jam, sejak pukul 09.32 wib hingga 16.18 wib.
fokus pada kuota tambahan dan aliran dana
juru bicara kpk, budi prasetyo, menjelaskan bahwa penyidik menggali keterangan yaqut mengenai kronologi penetapan kuota tambahan yang dibagi untuk haji reguler dan haji khusus. 
“penyidik mendalami keputusan menteri terkait plotting pembagian kuota tambahan serta dugaan aliran dana dari pembagian kuota tersebut,” ujarnya.
budi menambahkan, meski penyidikan terus berjalan, kpk belum menetapkan tersangka dalam perkara ini. lembaga antirasuah masih mengumpulkan keterangan saksi serta menelaah bukti-bukti.
selain yaqut, kpk juga memanggil sejumlah saksi lain, di antaranya staf keuangan asosiasi mutiara haji achmad ruhyadin, manajer operasional pt zahra oto mandiri arie prasetyo, ketua umum kesthuri sekaligus komisaris pt raudah eksati utama asrul azis taba, serta staf pt anugerah citra mulia eris herlambang.
baca juga:transfer panas manchester united: lammens rp441 miliar
baca juga:mu dan aston villa sepakat tukar guling sancho–martinez
yaqut dicecar 18 pertanyaan
kepada wartawan usai pemeriksaan, yaqut mengakui dirinya mendapat sekitar 18 pertanyaan dari penyidik. 
namun, ia enggan menjelaskan detail materi yang dibahas. “insyaallah ada 18 pertanyaan. soal materi silakan ditanyakan langsung ke penyidik,” katanya singkat sebelum meninggalkan gedung kpk.
ini bukan kali pertama yaqut dimintai keterangan. sebelumnya, ia pernah menjalani klarifikasi selama hampir lima jam pada 7 agustus 2025. 
tak lama kemudian, kpk mengeluarkan larangan bepergian ke luar negeri bagi yaqut, staf khususnya ishfah abidal aziz, serta pemilik maktour travel, fuad hasan masyhur.
baca juga:aliansi mahasiswa sumsel bacakan 7 tuntutan keras untuk dpr dan pemerintah
baca juga:pasca ricuh dprd sumsel, polda amankan 63 orang: 9 jadi tersangka
kerugian negara capai rp1 triliun lebih
kpk menduga kuat adanya pelanggaran aturan dalam pembagian 20.000 kuota haji tambahan yang diberikan arab saudi. 
sesuai regulasi, kuota seharusnya dibagi 92 persen untuk haji reguler (18.400 jamaah) dan 8 persen untuk haji khusus (1.600 jamaah). 
namun, kementerian agama justru membaginya sama rata, yakni 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk khusus.
“pembagian ini jelas menyalahi pasal 64 ayat 2 undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah,” ungkap plt deputi penindakan kpk, asep guntur rahayu.
dari perhitungan awal, kerugian negara akibat praktik ini diperkirakan lebih dari rp1 triliun, angka yang masih bisa bertambah usai audit lanjutan badan pemeriksa keuangan (bpk).
baca juga:mahasiswa demo damai di dprd sumsel, dosen turun lapangan dampingi
baca juga:ketua dprd sumsel sepakati 7 tuntutan mahasiswa, ruu perampasan aset jadi prioritas
kpk kantongi sprindik umum
dalam penyidikan, kpk telah mengantongi sprindik umum menggunakan pasal 2 ayat (1) dan/atau pasal 3 uu tipikor jo pasal 55 kuhp. 
langkah ini memungkinkan kpk melakukan upaya paksa, termasuk penggeledahan dan pemanggilan saksi tambahan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, SELASA 2 SEPTEMBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan