Pelantikan Berpotensi Mundur ke Maret 2025
Berdasarkan analisisnya, pelantikan kepala daerah bisa mundur hingga Maret 2025.
“Meskipun ada pihak yang optimistis tetap bisa dilakukan pada Februari, kemungkinan besar pelantikan akan molor hingga Maret,” ujarnya.
BACA JUGA:2 Rider Honda MotoGP Sapa Ratusan Bikers Honda PCX di Jakarta
BACA JUGA:Jhon Duran Resmi Gabung Al Nassr, Jadi Rekan se Klub Ronaldo
Selain itu, ia memperkirakan bahwa pelantikan gubernur dan wakil gubernur akan didahulukan, sementara bupati dan wali kota baru akan dilantik setelahnya.
“Gubernur akan dilantik lebih dulu, karena nantinya mereka yang akan melantik bupati dan wali kota,” jelasnya.
Politik Transaksional Masih Jadi Tantangan
Bagindo menyoroti bahwa sistem politik Indonesia masih didominasi oleh politik transaksional, di mana kemenangan dalam Pilkada lebih banyak ditentukan oleh praktik barter suara.
“Yang terjadi adalah praktik transaksi, di mana konstituen diberikan uang sebagai imbalan untuk suara mereka,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak terlalu berharap mendapatkan pemimpin yang cerdas dan inovatif, selama sistem politik masih seperti ini.
BACA JUGA:1 Februari 2025 Ini Harga BBM Pertamina Resmi Naik
BACA JUGA:Kurs 1 USD Mendadak Jadi Rp8.170 Hari Ini
“Banyak kepala daerah lebih sibuk mengembalikan modal politik mereka daripada memikirkan inovasi dan kemajuan daerah,” kritiknya.
Namun, Bagindo berharap agar Pilkada di masa depan bisa lebih berorientasi pada gagasan dan inovasi, bukan semata-mata transaksi politik.
“Tantangan kita ke depan adalah mengubah sistem agar lebih berfokus pada kepemimpinan yang berkualitas,” pungkasnya.