Harnojoyo Blak-blakan, Sebut Pemprov Sumsel yang Minta Pasar Cinde Dibongkar

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Jumat , 11 Apr 2025 - 22:35

Mantan Walikota Palembang Harnojoyo memberikan keterangan usai jalani pemeriksaan penyidikan korupsi proyek Pasar Cinde. -Foto: Ist.-

“Pemeriksaan ini merupakan bagian dari penyidikan umum yang sedang berjalan intensif,” ujar Vanny.

Tak hanya Harnojoyo, sejumlah pihak lainnya juga telah diperiksa, termasuk mantan pejabat Pemprov Sumsel, anggota panitia lelang, serta perwakilan dari pihak pengembang yakni PT Magna Beatum Aldiron Plaza Cinde.

Proyek Gagal, Pedagang Rugi Miliaran

Sebagai informasi, proyek pembangunan pasar modern pengganti Pasar Cinde lama digagas sejak 2018 dan bernilai investasi sekitar Rp330 miliar. Namun proyek ini terhenti dan hingga kini mangkrak, memunculkan dugaan kuat adanya penyalahgunaan anggaran dan kewenangan.

Banyak pedagang dirugikan, dengan estimasi kerugian mencapai Rp8,4 miliar, karena sudah membayar untuk unit yang tidak kunjung jadi. Warga berharap agar Kejati Sumsel dapat mengungkap siapa saja yang bertanggung jawab dan memberikan kepastian hukum dalam proyek yang semestinya membawa manfaat besar bagi masyarakat Palembang.

harnojoyo blak-blakan, sebut pemprov sumsel yang minta pasar cinde dibongkar                            palembang, harianokuselatan.id - mantan wali kota palembang periode 2015–2023, harnojoyo, akhirnya angkat suara soal pembongkaran pasar cinde yang sempat berstatus cagar budaya. ia menegaskan, pembongkaran tersebut bukan inisiatif pemerintah kota palembang, melainkan atas permintaan pemerintah provinsi sumatera selatan (pemprov sumsel).
pernyataan ini disampaikannya pada kamis, 10 april 2025, usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh tim penyidik kejaksaan tinggi (kejati) sumsel, terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pasar cinde yang kini mangkrak.
“saat itu tim cagar budaya telah merekomendasikan pasar cinde sebagai cagar budaya, dan kami menetapkannya sesuai mekanisme. namun, untuk pembongkaran, itu karena tanahnya merupakan aset milik provinsi. pemprov mengirim surat resmi ke pemkot agar bangunan di lokasi tersebut dikosongkan,” jelas harnojoyo.
baca juga:usai harnojoyo, giliran nama-nama lain diperiksa terkait proyek mangkrak pasar cinde
baca juga:debat paslon psu empat lawang hanya sekali, kpu sumsel batasi jumlah simpatisan
ia juga menambahkan bahwa tim khusus sempat dibentuk untuk menindaklanjuti kondisi fisik bangunan pasar yang sudah memprihatinkan.
“ada tim khusus yang juga meminta pengosongan karena prihatin melihat kondisi pasar cinde waktu itu,” tambahnya.
diperiksa beberapa kali
dalam perkara ini, harnojoyo mengaku telah diperiksa beberapa kali oleh kejati sumsel, meski ia tidak mengingat pasti jumlahnya.
“sudah beberapa kali saya diperiksa, tapi jumlah pastinya saya lupa. pertanyaannya pun hampir sama dengan sebelumnya,” ujarnya singkat.
baca juga:tahapan psu dimulai, kpu empat lawang sortir 263 ribu surat suara
baca juga:jelang psu, wagub cik ujang imbau masyarakat jaga kondusifitas
dikonfirmasi kejati sumsel
sementara itu, kasi penkum kejati sumsel, vanny yulia eka sari sh mh, membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap harnojoyo. sekitar 30 pertanyaan diajukan oleh penyidik dalam sesi pemeriksaan yang berlangsung sejak pukul 09.30 wib di ruang bidang tindak pidana khusus kejati sumsel.
“pemeriksaan ini merupakan bagian dari penyidikan umum yang sedang berjalan intensif,” ujar vanny.
tak hanya harnojoyo, sejumlah pihak lainnya juga telah diperiksa, termasuk mantan pejabat pemprov sumsel, anggota panitia lelang, serta perwakilan dari pihak pengembang yakni pt magna beatum aldiron plaza cinde.
baca juga:mo salah tetap di liverpool, sebut suporter sebagai alasan utama
baca juga:spesial ultah ke-46, inter milan luncurkan jersey edisi valentino rossi
proyek gagal, pedagang rugi miliaran
sebagai informasi, proyek pembangunan pasar modern pengganti pasar cinde lama digagas sejak 2018 dan bernilai investasi sekitar rp330 miliar. namun proyek ini terhenti dan hingga kini mangkrak, memunculkan dugaan kuat adanya penyalahgunaan anggaran dan kewenangan.
banyak pedagang dirugikan, dengan estimasi kerugian mencapai rp8,4 miliar, karena sudah membayar untuk unit yang tidak kunjung jadi. warga berharap agar kejati sumsel dapat mengungkap siapa saja yang bertanggung jawab dan memberikan kepastian hukum dalam proyek yang semestinya membawa manfaat besar bagi masyarakat palembang.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, SABTU 12 APRIL 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan