Tingkatkan Pemberdayaan Perempuan, Pemkab OKUS Ikuti Rakor Bersama Pemprov Sumsel

Rapat Koordinasi pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. -Foto: Hamdal Hadi/Harian OKU Selatan.-
MUARADUA, HARIAN OKU SELATAN - Guna meningkatkan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKU Selatan melalui Dinas PPPAPPKB dan Bapperida mengikuti Rapat Koordinasi pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Kehadiran Pemkab OKU Selatan pada kesempatan ini sekaligus menjadi bukti komitmen dari Pemerintah Kabupaten OKU Selatan dalam program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
BACA JUGA:Tanaman dalam pot bawa kemakmuran bagi masyarakat di pegunungan
BACA JUGA:AS-Eropa ultimatum Iran, penuhi soal nuklir sebelum akhir Agustus
Hal itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Dinas PPPAPPKB OKU Selatan Hj. Umu Manazilawati, S.KM., MM. Rabu, 16 Juli 2025.
Dikatakannya, kegiatan ini bertujuan di antara untuk memastikan RPJMD dan Restra perangkat daerah yang ada di seluruh Kabupaten/Kota di Sumsel menjadi dokumen yang responsif gender dan memperhatikan perlindungan anak.
BACA JUGA:Otoritas Afghanistan musnahkan 65 ton makanan kedaluwarsa di Kabul
BACA JUGA:PBB suarakan keprihatinan atas meningkatnya kekerasan di Sudan
Dimana, responsivitas gender bukan sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi bagi kebijakan yang adil dan inklusif, yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat (laki-laki, perempuan, anak-anak, disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya.
"Pada rakor ini juga mengajak seluruh Perguruan Tinggi di Sumatera Selatan untuk membentuk dan memperkuat Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) di lingkungan masing-masing. Untuk itu, pada kesempatan ini juga turut hadir Ketua Yayasan STIT Darul Huda Muaradua," jelasnya.
BACA JUGA:China Tawarkan Jadi Mediator Sengketa Perbatasan Thailand-Kamboja
BACA JUGA:Amnesty: Israel Diduga Gunakan Kelaparan Gaza sebagai Senjata
Ia juga menyampaikan bahwa kesetaraan gender ini bukan sekadar wacana tapi telah menjadi aksi nyata yang diimplementasikan dalam berbagai kebijakan dan struktur pemerintahan," tegasnya. (Dal)