Wamen ATR Ossy Dorong Kolaborasi dalam Reforma Agraria di Asia Land Forum 2025

JAKARTA, HARIANOKUSELATAN.ID – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menangani tantangan pengelolaan tanah dan Reforma Agraria. Hal ini disampaikannya dalam pidato kunci di Asia Land Forum 2025 yang berlangsung di Mercure Jakarta Batavia pada Rabu (19/02/2025).

Dalam forum yang mengusung tema “Securing Land Rights for a Sustainable and Equitable Future”, Wamen Ossy menyoroti bahwa tanah adalah sumber daya terbatas yang semakin berkurang seiring dengan pertumbuhan populasi dan meningkatnya kebutuhan lahan untuk berbagai kepentingan.

“Tanah adalah aset yang tidak bertambah, sementara kebutuhan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, pengelolaan yang adil dan berkelanjutan sangat diperlukan,” ujar Wamen Ossy.

Ia mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki luas daratan sekitar 190 juta hektare, dengan sekitar 120 juta hektare berupa kawasan hutan, sementara sekitar 70 juta hektare berada di bawah kewenangan Kementerian ATR/BPN. Dari jumlah tersebut, 80 persen atau sekitar 56 juta hektare telah terdaftar dan bersertifikat.

Meski demikian, ia mengakui bahwa ketimpangan kepemilikan tanah, tumpang tindih pengelolaan, serta konflik agraria masih menjadi tantangan besar yang perlu segera diselesaikan. “Masalah ini membutuhkan intervensi strategis dari pemerintah serta dukungan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil,” jelasnya.

Sebagai langkah nyata, pemerintah terus memperkuat program Reforma Agraria dengan tujuan memberikan kepastian hukum atas tanah, redistribusi lahan, serta kemitraan dalam pengelolaan akses lahan bagi masyarakat. Salah satu kebijakan utama dalam program ini adalah Kebijakan Satu Peta, yang bertujuan menyelaraskan data peta antar instansi guna menghindari tumpang tindih penggunaan lahan.

“Dengan menyinkronkan peta dari berbagai sektor, kita dapat meminimalkan konflik agraria serta mendukung percepatan Reforma Agraria secara lebih efektif,” tambahnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil (CSO), serta pemangku kepentingan lainnya. Ia mengungkapkan bahwa dari 70 lokasi Reforma Agraria yang menjadi target penyelesaian, sebanyak 15.725 bidang tanah di 26 lokasi telah berhasil disertifikasi berkat kerja sama antara pemerintah dan CSO.

Wamen Ossy juga menekankan bahwa keberhasilan Reforma Agraria tidak hanya bergantung pada kebijakan yang dibuat, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat. “Peran serta masyarakat sangat krusial dalam memastikan Reforma Agraria benar-benar memberikan manfaat bagi mereka yang berhak,” tutupnya.

Asia Land Forum 2025 menjadi ajang penting untuk berbagi gagasan dan solusi dalam pengelolaan tanah di Asia. Forum ini juga ditandai dengan penandatanganan Joint Statement oleh perwakilan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung Reforma Agraria, pembangunan desa, serta penguatan koperasi rakyat guna mencapai kedaulatan pangan dan pengentasan kemiskinan.

Dalam kesempatan tersebut, Wamen Ossy didampingi oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati, yang turut menjadi narasumber dalam diskusi panel, serta sejumlah pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN. (rel)