Bendahara Desa Petanang Muaraenim Jadi Tersangka Korupsi Rp1,2 Miliar

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Selasa , 25 Feb 2025 - 23:26

Kejaksaan Negeri Muara Enim menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Petanang Tahun Anggaran 2019-2023. -Foto: Ist.-

MUARA ENIM, HARIANOKUSELATAN.ID - Kejaksaan Negeri (Kejari) Muara Enim menetapkan Rasti Oktaviani, Bendahara Desa Petanang, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2019-2023. Ia diduga terlibat dalam penyalahgunaan dana desa yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp1,2 miliar.

Penetapan ini merupakan hasil pengembangan penyidikan setelah sebelumnya Kejari Muara Enim menetapkan Samsirin, mantan Kepala Desa Petanang, sebagai tersangka utama dalam kasus yang sama. Berdasarkan hasil penyelidikan Tim Pidana Khusus (Pidsus), ditemukan dua alat bukti yang cukup untuk menjerat Rasti sebagai tersangka.

Modus Korupsi

Dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 25 Februari 2025, Kepala Kejari Muara Enim, Rudi Iskandar, melalui Kasi Intelijen Anjasra Karya, mengungkapkan bahwa Rasti Oktaviani diduga berperan dalam berbagai penyimpangan anggaran. Beberapa modus yang dilakukan di antaranya:

Penggunaan kas desa tanpa bukti pertanggungjawaban sebesar Rp606 juta

Sisa dana APBDes Rp538 juta yang tidak ada di kas desa

Pengadaan barang fiktif senilai Rp56,5 juta

Pajak kegiatan yang tidak disetorkan sebesar Rp26,2 juta

Pengurangan volume pekerjaan fisik dengan potensi kerugian Rp2,9 juta

Menurut Kejari Muara Enim, meskipun Samsirin selaku kepala desa yang menikmati hasil korupsi tersebut, peran Rasti sebagai bendahara desa tidak bisa dikesampingkan. Ia bertanggung jawab atas pencairan dan pengelolaan dana desa yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.

bendahara desa petanang muaraenim jadi tersangka korupsi rp1,2 miliar                            muara enim, harianokuselatan.id - kejaksaan negeri (kejari) muara enim menetapkan rasti oktaviani, bendahara desa petanang, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdes) tahun 2019-2023. ia diduga terlibat dalam penyalahgunaan dana desa yang menyebabkan kerugian negara mencapai rp1,2 miliar.
penetapan ini merupakan hasil pengembangan penyidikan setelah sebelumnya kejari muara enim menetapkan samsirin, mantan kepala desa petanang, sebagai tersangka utama dalam kasus yang sama. berdasarkan hasil penyelidikan tim pidana khusus (pidsus), ditemukan dua alat bukti yang cukup untuk menjerat rasti sebagai tersangka.
baca juga:kasus korupsi lrt sumsel: eks dirjen perkeretaapian tolak tuduhan terima uang
baca juga:pdip tancap gas! konsolidasi total menangkan jm-fai di psu empat lawang
modus korupsi
dalam konferensi pers yang digelar pada selasa, 25 februari 2025, kepala kejari muara enim, rudi iskandar, melalui kasi intelijen anjasra karya, mengungkapkan bahwa rasti oktaviani diduga berperan dalam berbagai penyimpangan anggaran. beberapa modus yang dilakukan di antaranya:
penggunaan kas desa tanpa bukti pertanggungjawaban sebesar rp606 juta
sisa dana apbdes rp538 juta yang tidak ada di kas desa
pengadaan barang fiktif senilai rp56,5 juta
pajak kegiatan yang tidak disetorkan sebesar rp26,2 juta
pengurangan volume pekerjaan fisik dengan potensi kerugian rp2,9 juta
baca juga:usai dilantik prabowo, bupati & wabup ogan ilir baru aktif bulan puasa
baca juga:polda sumsel perketat pengamanan psu empat lawang, brimob diterjunkan
menurut kejari muara enim, meskipun samsirin selaku kepala desa yang menikmati hasil korupsi tersebut, peran rasti sebagai bendahara desa tidak bisa dikesampingkan. ia bertanggung jawab atas pencairan dan pengelolaan dana desa yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.
dijerat pasal korupsi dan ditahan
atas perbuatannya, rasti oktaviani dijerat dengan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001. ia dikenakan pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) huruf b dan pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) huruf b. selain itu, ia juga dijerat dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana (kuhp).
sebagai langkah hukum lebih lanjut, kejari muara enim telah mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap rasti oktaviani sejak 24 februari 2025. ia akan ditahan di lapas kelas iib muara enim selama 20 hari ke depan, terhitung hingga 15 maret 2025.
baca juga:sac indonesia 2024-2025: lahirkan rekor baru, cetak juara baru
baca juga:timnas indonesia tambah amunisi! tiga pemain top eropa segera dinaturalisasi
peringatan bagi aparatur desa
kejaksaan menegaskan bahwa kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh aparatur desa untuk lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola anggaran. pemerintah daerah juga diharapkan meningkatkan pengawasan agar dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
kasus ini menjadi contoh bahwa penyalahgunaan anggaran desa tidak akan dibiarkan dan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, RABU 26 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan