Pemkab OKU Selatan Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Percepatan Realisasi Belanja Tahun 2025

MUARADUA – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2025, yang dirangkaikan dengan Percepatan Realisasi Belanja untuk Menjaga Pertumbuhan Ekonomi dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah, secara daring bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Senin (06/10/2025).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, dan diikuti oleh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia. Dari OKU Selatan, kegiatan ini diikuti secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting dari Ruang Vidcon Dinas Kominfo Kabupaten OKU Selatan.

Turut hadir di antaranya Kepala Dinas Kominfo, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda OKU Selatan, serta perwakilan dari Diskoprindag, Dinas Ketahanan Pangan, BPS, Dinas Pertanian, dan Disperkim.

Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mendukung program pembangunan nasional. Ia menekankan bahwa pengendalian inflasi harus dilakukan secara terpadu dan lintas sektor, sementara Program 3 Juta Rumah perlu mendapat perhatian serius sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak dasar masyarakat.

“Inflasi tidak bisa dibiarkan mengganggu daya beli masyarakat. Pemerintah daerah harus aktif memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok di pasaran, menjaga kelancaran distribusi, serta mengkomunikasikan perkembangan harga dengan baik. Demikian pula Program 3 Juta Rumah, ini bukan sekadar target angka, tetapi wujud hadirnya negara dalam menjamin hak dasar masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak,” tegas Tomsi Tohir.

Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten OKU Selatan telah melaksanakan berbagai langkah konkret untuk mengendalikan inflasi, salah satunya melalui program pasar murah di setiap kecamatan. Langkah ini diharapkan dapat menjaga kestabilan harga bahan pokok dan memastikan masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga di pasaran.