PDIP: Penggantian Mendiktisaintek Terkait Isu Selama Menjabat

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Kamis , 20 Feb 2025 - 23:42

Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi (Mendiktisaintek) di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 19 Februari 2025. -Foto: YouTube Sekretariat Presiden.-

Brian Yuliarto Dilantik sebagai Mendiktisaintek Baru

Dalam reshuffle kabinet yang diumumkan hari ini, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) yang baru, menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Menanggapi perombakan kabinet ini, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.

"Sebagai kepala pemerintahan, presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan mengganti para menteri yang bertugas membantu jalannya pemerintahan," ujar Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Rabu, 19 Februari 2025.

pdip: penggantian mendiktisaintek terkait isu selama menjabat                            jakarta, harianokuselatan.id - kepala badiklatda pdi perjuangan dki, gilbert simanjuntak, menanggapi pergantian menteri pendidikan tinggi, sains, dan teknologi (mendiktisaintek) dalam reshuffle kabinet yang baru diumumkan. menurutnya, penggantian ini tidak terlepas dari berbagai isu yang muncul selama masa jabatan menteri sebelumnya.
"pendapat yang berkembang di media menyebutkan bahwa pergantian ini terjadi akibat berbagai persoalan yang menimpa mendiktisaintek selama menjabat. itu yang menjadi alasan utama terjadinya perombakan," ujar gilbert saat dikonfirmasi, kamis, 20 februari 2025.
ia juga menyoroti pernyataan menteri satryo soemantri brodjonegoro yang dianggap berbeda dengan arahan presiden, terutama terkait kebijakan beasiswa.
"ada keanehan di sini. sebelumnya, ketika kebijakan konversi pengelolaan gas 3 kg menuai polemik, juga dikatakan itu kebijakan menteri, bukan kebijakan presiden," tambahnya.
baca juga:ratusan mahasiswa long march ke patung kuda, mensesneg temui demonstran
baca juga:sejarah baru, 961 kepala daerah dilantik serentak oleh presiden prabowo
gilbert menilai bahwa gerakan mahasiswa tidak akan berkembang besar jika tidak ada isu yang mengusik kesadaran mereka.
"gerakan mahasiswa tidak akan tumbuh besar tanpa ada persoalan yang benar-benar mengganggu kesadaran mereka. menyebut gerakan ini ditunggangi justru menunjukkan ketidakpahaman terhadap akar masalahnya. sepanjang isu yang mereka suarakan masih relevan, gerakan ini akan terus berkembang dan semakin solid," ungkapnya.
ia juga mengingatkan bahwa mahasiswa saat ini memiliki 13 tuntutan, tetapi respons pemerintah justru terkesan hanya sebatas pergantian mendiktisaintek.
baca juga:bek timnas indonesia, jay idzes ditunjuk jadi kapten venezia serie a
baca juga:aldi satya siap gaspol di phillip island, debut world supersport 2025 dimulai
"ada 13 tuntutan yang mereka ajukan, tetapi anehnya, respons pemerintah hanya dengan mengganti mendiktisaintek," jelasnya.
gilbert menyarankan agar pemerintah lebih proaktif dalam memahami kegelisahan mahasiswa, berdialog, dan meningkatkan kinerja kabinet agar keresahan di kalangan masyarakat tidak semakin meluas.
"jika pemerintah gagal memahami inti masalah, maka gerakan ini akan terus bertahan dan membesar. sebaiknya pemerintah mau mendengar aspirasi mahasiswa, mengajak mereka berdialog, serta memperbaiki kebijakan yang menjadi sumber kegelisahan mereka," tegasnya.
baca juga:resmi dibuka, bosch car service targetkan 120 bengkel dalam 5 tahun
baca juga:resmi ditahan kpk, sekjen pdip hasto kristiyanto kenakan rompi oranye
brian yuliarto dilantik sebagai mendiktisaintek baru
dalam reshuffle kabinet yang diumumkan hari ini, presiden prabowo subianto resmi melantik brian yuliarto sebagai menteri pendidikan tinggi, sains, dan teknologi (mendiktisaintek) yang baru, menggantikan satryo soemantri brodjonegoro.
menanggapi perombakan kabinet ini, ketua majelis permusyawaratan rakyat (mpr) sekaligus sekretaris jenderal partai gerindra, ahmad muzani, menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan presiden.
"sebagai kepala pemerintahan, presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan mengganti para menteri yang bertugas membantu jalannya pemerintahan," ujar muzani kepada wartawan di kompleks parlemen, rabu, 19 februari 2025.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, Jumat 21 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan