PDIP: Penggantian Mendiktisaintek Terkait Isu Selama Menjabat

JAKARTA, HARIANOKUSELATAN.ID - Kepala Badiklatda PDI Perjuangan DKI, Gilbert Simanjuntak, menanggapi pergantian Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) dalam reshuffle kabinet yang baru diumumkan. Menurutnya, penggantian ini tidak terlepas dari berbagai isu yang muncul selama masa jabatan menteri sebelumnya.

"Pendapat yang berkembang di media menyebutkan bahwa pergantian ini terjadi akibat berbagai persoalan yang menimpa Mendiktisaintek selama menjabat. Itu yang menjadi alasan utama terjadinya perombakan," ujar Gilbert saat dikonfirmasi, Kamis, 20 Februari 2025.

Ia juga menyoroti pernyataan Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro yang dianggap berbeda dengan arahan Presiden, terutama terkait kebijakan beasiswa.

"Ada keanehan di sini. Sebelumnya, ketika kebijakan konversi pengelolaan gas 3 kg menuai polemik, juga dikatakan itu kebijakan menteri, bukan kebijakan Presiden," tambahnya.

BACA JUGA:Ratusan Mahasiswa Long March ke Patung Kuda, Mensesneg Temui Demonstran

BACA JUGA:Sejarah Baru, 961 Kepala Daerah Dilantik Serentak oleh Presiden Prabowo

Gilbert menilai bahwa gerakan mahasiswa tidak akan berkembang besar jika tidak ada isu yang mengusik kesadaran mereka.

"Gerakan mahasiswa tidak akan tumbuh besar tanpa ada persoalan yang benar-benar mengganggu kesadaran mereka. Menyebut gerakan ini ditunggangi justru menunjukkan ketidakpahaman terhadap akar masalahnya. Sepanjang isu yang mereka suarakan masih relevan, gerakan ini akan terus berkembang dan semakin solid," ungkapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa mahasiswa saat ini memiliki 13 tuntutan, tetapi respons pemerintah justru terkesan hanya sebatas pergantian Mendiktisaintek.

BACA JUGA:Bek Timnas Indonesia, Jay Idzes Ditunjuk Jadi Kapten Venezia Serie A

BACA JUGA:Aldi Satya Siap Gaspol di Phillip Island, Debut World Supersport 2025 Dimulai

"Ada 13 tuntutan yang mereka ajukan, tetapi anehnya, respons pemerintah hanya dengan mengganti Mendiktisaintek," jelasnya.

Gilbert menyarankan agar pemerintah lebih proaktif dalam memahami kegelisahan mahasiswa, berdialog, dan meningkatkan kinerja kabinet agar keresahan di kalangan masyarakat tidak semakin meluas.

"Jika pemerintah gagal memahami inti masalah, maka gerakan ini akan terus bertahan dan membesar. Sebaiknya pemerintah mau mendengar aspirasi mahasiswa, mengajak mereka berdialog, serta memperbaiki kebijakan yang menjadi sumber kegelisahan mereka," tegasnya.