BPJS Kesehatan Empat Lawang Terancam Utang Puluhan Miliar, BPK Temukan Fakta Mengejutkan

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Sabtu , 18 Jan 2025 - 22:12

Ilustrasi foto BPJS Kesehatan. -Foto: Ist.-

Data yang digunakan untuk rekonsiliasi pun tidak pernah dimiliki oleh Dinas Kesehatan, yang hanya menerima data dari BPJS Kesehatan tanpa verifikasi lebih lanjut.

BPK juga mencatat adanya selisih antara data peserta yang terdaftar dan Surat Keputusan (SK) perangkat desa yang berjumlah 7.190 orang, dengan nilai tagihan sebesar Rp1,2 miliar.

Hal ini menunjukkan ketidakakuratan dalam pencatatan peserta di sistem BPJS Kesehatan.

Sebagai akibat dari masalah ini, BPK menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Empat Lawang tidak dapat menyediakan dana yang diperlukan untuk membayar tunggakan tersebut, menyebabkan utang yang terus menumpuk kepada BPJS Kesehatan.

Pj Bupati Empat Lawang, Fauzan Khoiri, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tunggakan BPJS Kesehatan tersebut. Ia menjelaskan bahwa tunggakan tahun 2023 akan menjadi beban utang yang akan dibayar pada tahun 2025.

Sedangkan untuk tunggakan tahun 2024, pihaknya masih menunggu dana Kurang Bayar (KB) yang tertunda dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Fauzan menambahkan, setelah dana KB diterima, masalah tunggakan ini akan diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku dan kondisi keuangan daerah yang ada.

Penyelesaian utang ini akan menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah untuk memastikan kelanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat tetap terjamin.

bpjs kesehatan empat lawang terancam utang puluhan miliar, bpk temukan fakta mengejutkan                            empat lawang, harianokuselatan.id - tunggakan bpjs kesehatan di kabupaten empat lawang mencapai angka puluhan miliar, dengan total utang yang telah berlangsung selama tiga tahun terakhir.
tunggakan ini, yang pertama kali diungkapkan oleh kepala dinas kesehatan provinsi sumatera selatan, trisnawarman, tercatat mencapai rp38 miliar.
trisnawarman menjelaskan, bpjs kesehatan telah memberikan bantuan utang selama tiga tahun, namun hingga kini belum ada pembayaran. 
jika masalah ini terus berlanjut, jumlah utang akan semakin besar. meskipun pemerintah provinsi telah memberikan bantuan melalui apbd, jumlahnya terbatas karena juga harus membantu kabupaten dan kota lainnya.
masalah terkait bpjs kesehatan di kabupaten empat lawang sebenarnya sudah terungkap dalam laporan hasil pemeriksaan (lhp) badan pemeriksa keuangan (bpk) perwakilan sumsel atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) tahun 2023. 
baca juga:tni al bongkar pagar laut di pesisir tangerang, target 2 kilometer per hari
baca juga:wali kota semarang dan ketua dprd jateng jadi tersangka
dalam laporan tersebut, bpk mencatat adanya utang belanja iuran jaminan kesehatan untuk peserta bukan penerima upah (pbpu) dan bekerja (bp) kelas 3, serta perangkat desa yang mencapai rp32,5 miliar.
selain itu, bpk juga menemukan potensi pembayaran yang tidak valid terkait peserta pbpu, dengan nilai mencapai rp891,8 juta. 
pembayaran yang tidak valid ini disebabkan oleh data peserta yang tidak sesuai, seperti peserta yang sudah meninggal, bukan penduduk setempat, atau memiliki nomor induk kependudukan (nik) yang tidak terdaftar. totalnya, ada 3.341 peserta yang tidak valid dalam tagihan tersebut.
bpk menyoroti bahwa dinas kesehatan kabupaten empat lawang tidak memeriksa tagihan dengan cermat. 
baca juga:ajak sehat, upt smpn-01 simpang ajak siswa senam
baca juga:sekda oku selatan minta bpjs terus tingkatkan pelayanan jkn
sebagai gantinya, dinas kesehatan hanya berkoordinasi dengan kepala subbagian keuangan terkait ketersediaan dana untuk pembayaran. 
data yang digunakan untuk rekonsiliasi pun tidak pernah dimiliki oleh dinas kesehatan, yang hanya menerima data dari bpjs kesehatan tanpa verifikasi lebih lanjut.
bpk juga mencatat adanya selisih antara data peserta yang terdaftar dan surat keputusan (sk) perangkat desa yang berjumlah 7.190 orang, dengan nilai tagihan sebesar rp1,2 miliar. 
baca juga:personel polsek kisting patroli ke pasar kalangan
baca juga:lapas muaradua panen sayuran bersama warga binaan
hal ini menunjukkan ketidakakuratan dalam pencatatan peserta di sistem bpjs kesehatan.
sebagai akibat dari masalah ini, bpk menyatakan bahwa pemerintah kabupaten empat lawang tidak dapat menyediakan dana yang diperlukan untuk membayar tunggakan tersebut, menyebabkan utang yang terus menumpuk kepada bpjs kesehatan.
pj bupati empat lawang, fauzan khoiri, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tunggakan bpjs kesehatan tersebut. ia menjelaskan bahwa tunggakan tahun 2023 akan menjadi beban utang yang akan dibayar pada tahun 2025. 
baca juga:pemda oku selatan ikuti sosialisasi prepsesi petunjuk dana hibah
baca juga:harga cabe sedang naik daun, menjadi sorotan pasar para konsumen khawatir
sedangkan untuk tunggakan tahun 2024, pihaknya masih menunggu dana kurang bayar (kb) yang tertunda dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
fauzan menambahkan, setelah dana kb diterima, masalah tunggakan ini akan diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku dan kondisi keuangan daerah yang ada. 
penyelesaian utang ini akan menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah untuk memastikan kelanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat tetap terjamin.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran HARIAN OKU SELATAN, MINGGU 19 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan