Pemprov DKI Bolehkan ASN Poligami jika Istrinya Jika Istri Tak Bisa Berikan Keturunan

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Jumat , 17 Jan 2025 - 21:05

Pemprov DKI Bolehkan ASN Poligami jika Istrinya Mandul atau Cacat Permanen. -Foto: Ist.-

Sosialisasi dan Batasan

Pergub Nomor 2 Tahun 2025 memberikan pedoman yang lebih rinci dibandingkan peraturan sebelumnya, termasuk batas waktu pelaporan perkawinan, perceraian, serta pendelegasian kewenangan kepada pejabat terkait. Dalam waktu dekat, Pemprov DKI akan mengadakan sosialisasi mengenai peraturan ini kepada seluruh jajaran ASN.

Pergub ini juga mengatur agar pernikahan kedua tidak dilakukan secara nikah siri, tanpa persetujuan dari istri sah maupun pejabat yang berwenang.

“Dengan adanya Pergub ini, kami harap tidak ada lagi kasus nikah siri di kalangan ASN, sehingga dapat mencegah permasalahan hukum dan menjaga keharmonisan keluarga ASN,” pungkas Chaidir.

Langkah Lanjutan

Pemprov DKI Jakarta menegaskan bahwa tujuan utama peraturan ini adalah untuk menjaga kedisiplinan dan kehormatan ASN sebagai abdi negara, serta memastikan setiap tindakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

pemprov dki bolehkan asn poligami jika istrinya jika istri tak bisa berikan keturunan                            jakarta, harianokuselatan.id - pemerintah provinsi (pemprov) dki jakarta memberikan izin bagi aparatur sipil negara (asn) untuk berpoligami, namun dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan gubernur (pergub) nomor 2 tahun 2025. 
aturan ini merupakan turunan dari peraturan pemerintah (pp) nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan pp nomor 45 tahun 1990.
syarat-syarat poligami asn
dalam pergub tersebut, izin beristri lebih dari satu dapat diberikan jika istri asn:
tidak dapat melahirkan keturunan setelah 10 tahun perkawinan.
mengalami cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
baca juga:kapolsek buay sandang aji larang siswa berperilaku bulliying
baca juga:puskesmas buay pemaca kembali berikan obat cacing ke siswa tk
pengawasan lebih ketat
kepala badan kepegawaian daerah (bkd) dki jakarta, chaidir, menjelaskan bahwa aturan ini bertujuan untuk memperketat pengawasan terhadap perkawinan dan perceraian asn, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap peraturan.
"pergub ini juga menegaskan pentingnya izin dari pejabat berwenang untuk perceraian atau poligami, sehingga tidak ada lagi asn yang menikah atau bercerai tanpa izin resmi," ujar chaidir di balai kota jakarta, jumat, 17 januari 2025.
baca juga:pemerintah fokus atasi ketimpangan ekonomi, dorong konsumsi kelas menengah
baca juga:ribuan remaja putri karawang alami anemia, dinkes luncurkan program gres kece
sosialisasi dan batasan
pergub nomor 2 tahun 2025 memberikan pedoman yang lebih rinci dibandingkan peraturan sebelumnya, termasuk batas waktu pelaporan perkawinan, perceraian, serta pendelegasian kewenangan kepada pejabat terkait. dalam waktu dekat, pemprov dki akan mengadakan sosialisasi mengenai peraturan ini kepada seluruh jajaran asn.
pergub ini juga mengatur agar pernikahan kedua tidak dilakukan secara nikah siri, tanpa persetujuan dari istri sah maupun pejabat yang berwenang.
baca juga:pramugari oshima yukari masih hilang pasca kebakaran glodok plaza, keluarga harapkan mukjizat
baca juga:ini pertanda keberadaan burung pipit yang terbang di langit muaradua pada sore hari
“dengan adanya pergub ini, kami harap tidak ada lagi kasus nikah siri di kalangan asn, sehingga dapat mencegah permasalahan hukum dan menjaga keharmonisan keluarga asn,” pungkas chaidir.
langkah lanjutan
pemprov dki jakarta menegaskan bahwa tujuan utama peraturan ini adalah untuk menjaga kedisiplinan dan kehormatan asn sebagai abdi negara, serta memastikan setiap tindakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, SABTU 18 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan