Pungutan Baru 2025, Pekerja Menjerit, Ekonom Desak Kebijakan yang Lebih Adil

Harianokuselatan.bacakoran.co, JAKARTA - Pemerintah merencanakan sembilan kebijakan baru yang akan diterapkan mulai 2025, termasuk kenaikan pajak, iuran, dan pungutan lainnya.

Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan pemasukan negara yang saat ini menghadapi tekanan berat. Dana tersebut akan digunakan untuk mendanai program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto, seperti pemberian makanan bergizi gratis.

Namun, kebijakan tersebut mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Para ekonom memprediksi beban tambahan ini dapat memukul kelas pekerja, yang saat ini sudah menghadapi biaya hidup tinggi.

"Tolong, Pemerintah Jangan Ngerepotin"
Nungky, seorang pekerja di Jakarta, adalah salah satu yang merasa cemas dengan kebijakan ini. Dengan gaji Rp8,3 juta per bulan, ia harus menyisihkan hampir sepertiga penghasilannya untuk membantu orang tua di kampung halaman.

"Setiap tahun gaji saya naik sedikit, tapi beban hidup makin berat. Kalau ditambah pungutan baru, saya bingung harus bagaimana," ujar Nungky saat ditemui di indekosnya di Jakarta Timur.

BACA JUGA:Pelajar Tenggelam di Sungai Irigasi OKU Timur, Ditemukan Meninggal Dunia

BACA JUGA:LRT Palembang Selalu Ramai Dikunjungi, Jadi Favorit Masyarakat dan Wisatawan

Biaya hidup Nungky meliputi sewa indekos Rp600.000 per bulan, transportasi Rp400.000, dan kebutuhan sehari-hari yang mencapai Rp2 juta. "Saya kerja keras, tapi tolong pemerintah jangan membuat hidup kami makin sulit," tambahnya.

Sejumlah ekonom meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan ini dan mencari solusi kreatif tanpa membebani masyarakat. "Kelas pekerja sudah tertekan dengan berbagai biaya. Pemerintah perlu mempertimbangkan dampak sosial jika pungutan baru ini diterapkan," kata seorang analis ekonomi dari Jakarta.

Jika kebijakan ini diterapkan tanpa perbaikan, banyak pekerja diprediksi akan menghadapi kesulitan besar, seperti harus berutang atau menguras tabungan untuk bertahan hidup. Para pekerja berharap pemerintah lebih bijaksana dalam menetapkan kebijakan fiskal, sehingga tidak memberatkan masyarakat kelas menengah ke bawah. (dst)