DKPP Juga Periksa 8 Penyelenggara Pemilu Mura Terkait Dugaan Ketidakprofesionalan

Reporter: Winda MH |

Editor: Kris MH |

Jumat , 18 Oct 2024 - 23:30

DKPP Juga Periksa 8 Penyelenggara Pemilu Mura, Terkait Dugaan Ketidakprofesionalan--

Dari hasil kajian tersebut, Bawaslu menyimpulkan bahwa laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil.

“Laporan dari Pengadu tidak dapat diregistrasi karena bukti yang disampaikan tidak relevan dengan pelanggaran yang didalilkan,” terang Yeni dalam pembelaannya di hadapan Majelis.

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan tugas sesuai dengan kewenangannya dan tidak menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas dalam proses rekrutmen tersebut.

Proses Persidangan

Sidang pemeriksaan ini dipimpin oleh Ketua Majelis J. Kristiadi, dengan tiga anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Elia Susilawati dari unsur masyarakat, Nurul Mubarok dari unsur KPU, dan Ahmad Naafi dari unsur Bawaslu.

Dalam persidangan, majelis mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, baik Pengadu maupun Teradu, sebelum mengambil keputusan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh delapan penyelenggara pemilu tersebut.

Sidang ini merupakan bagian dari komitmen DKPP untuk menjaga integritas dan profesionalisme penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia.

Kasus ini menarik perhatian publik, terutama karena melibatkan dugaan ketidakprofesionalan dalam proses rekrutmen yang sangat krusial bagi kelancaran dan kredibilitas Pilkada 2024.

Langkah Selanjutnya

Majelis sidang DKPP akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan ini dengan mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan.

Jika terbukti melanggar kode etik, para Teradu bisa dikenakan sanksi berupa teguran, pemberhentian sementara, atau bahkan pemberhentian tetap, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

Keputusan DKPP terkait perkara ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak dan menjadi pelajaran penting bagi penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia, untuk selalu menjalankan tugas dengan profesionalisme dan transparansi.

dkpp juga periksa 8 penyelenggara pemilu mura terkait dugaan ketidakprofesionalan                            dkpp juga periksa 8 penyelenggara pemilu mura, terkait dugaan ketidakprofesionalan
palembang, harianokuselatan, dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (kepp) terhadap delapan penyelenggara pemilu kabupaten musi rawas (murw).di kantor bawaslu provinsi sumatera selatan, palembang, rabu 16 oktober 2024
 sidang ini merupakan bagian dari penanganan perkara nomor 185-pke-dkpp/viii/2024 yang diajukan oleh siti haryani
siti  mengadukan ketidakprofesionalan dalam proses rekrutmen panitia pemungutan suara (pps) untuk pilkada 2024.
baca juga:dkpp periksa kpu oku selatan terkait dugaan indikasi pelanggaran perekrutan pps
baca juga:usai putusan dkpp, segera proses pleno pemberhentian ketua kpu oku
dalam perkara ini, siti haryani mengadukan lima anggota komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten musi rawas, yakni ania trisna ad (ketua), zairinudin, akhmad sukur, yogi juli saputra, dan hengki tornado (anggota), yang bertindak sebagai teradu i sampai teradu v.
 selain itu, ketua dan dua anggota badan pengawas pemilu (bawaslu) kabupaten musi rawas, yakni yeni kartina, oktureni sandra kirana, dan agus tiansah juga diadukan sebagai teradu vi hingga viii.
latar belakang pengaduan
siti haryani, yang merupakan peserta rekrutmen pps untuk pilkada 2024, merasa dirugikan oleh keputusan kpu kabupaten musi rawas yang menyatakan dirinya tidak lulus seleksi, meskipun memiliki nilai yang sama dengan peserta lain yang berada di urutan kesembilan dan dinyatakan lulus.
 menurut siti, kpu seharusnya mengikuti peraturan yang menyatakan bahwa peserta dengan nilai yang sama berhak untuk melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya.
“seharusnya, menurut peraturan kpu, jika ada peserta yang memiliki nilai sama, semua pemilik nilai yang sama tersebut dinyatakan lulus dalam seleksi tertulis,” tegasnya dalam sidang.
 ia menduga kpu kabupaten musi rawas tidak profesional dalam menangani rekrutmen tersebut, yang menyebabkan ketidakadilan dalam proses seleksi.
selain itu, siti haryani juga mengadukan bawaslu kabupaten musi rawas, karena laporan yang ia ajukan terkait ketidaklulusannya tidak ditindaklanjuti. 
ia menegaskan bahwa bawaslu tidak memberikan respons yang sesuai dengan harapannya. 
dalam laporannya, bawaslu menyatakan bahwa laporan siti tidak memenuhi syarat untuk diregistrasi dan diproses lebih lanjut.
“bawaslu kabupaten musi rawas menyatakan laporan saya tidak memenuhi syarat untuk diregistrasi. saya merasa hak saya diabaikan dan proses rekrutmen tidak berjalan sebagaimana mestinya,” tambah siti dalam keterangannya.
baca juga:usai putusan dkpp, segera proses pleno pemberhentian ketua kpu oku
baca juga:kmpkp minta dkpp pecat tiga komisioner kpu ri
pembelaan teradu
dalam sidang tersebut, ketua kpu kabupaten musi rawas, ania trisna ad, yang mewakili teradu i sampai v, membantah seluruh dalil yang disampaikan oleh pengadu.
 ia menjelaskan bahwa kpu kabupaten musi rawas telah menjalankan proses rekrutmen sesuai dengan aturan yang berlaku. 
menurut ania, pada awalnya siti memang dinyatakan tidak lulus berdasarkan pengumuman kpu nomor 389/pp.04.2-pu/1605/2024. 
namun, setelah menerima tanggapan dari masyarakat, kpu melakukan koreksi dan mengeluarkan pengumuman baru, nomor 391/pp.04.2-pu/1605/2024, yang memberikan kesempatan kepada siti untuk mengikuti tahap wawancara.
“kami sudah memberikan undangan kepada pengadu untuk mengikuti wawancara calon anggota pps, tetapi yang bersangkutan tidak hadir pada waktu yang ditentukan,” jelas ania trisna dalam pembelaannya. 
hal ini menjadi salah satu alasan mengapa siti dinyatakan tidak lulus ke tahap selanjutnya.
ketua bawaslu kabupaten musi rawas, yeni kartina, yang menjadi teradu vi, juga membantah tuduhan tidak profesional dalam menangani laporan siti. 
yeni menegaskan bahwa bawaslu telah memproses laporan sesuai dengan peraturan yang ada, yakni peraturan bawaslu nomor 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilu. 
ia menjelaskan bahwa laporan siti telah melalui tahap kajian awal untuk memeriksa apakah memenuhi syarat formal dan materiil.
baca juga:ketua kpu disanksi peringatan keras terakhir oleh dkpp
baca juga:kmpkp minta dkpp pecat tiga komisioner kpu ri
 dari hasil kajian tersebut, bawaslu menyimpulkan bahwa laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil.
“laporan dari pengadu tidak dapat diregistrasi karena bukti yang disampaikan tidak relevan dengan pelanggaran yang didalilkan,” terang yeni dalam pembelaannya di hadapan majelis. 
ia juga menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan tugas sesuai dengan kewenangannya dan tidak menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh kpu kabupaten musi rawas dalam proses rekrutmen tersebut.
 
proses persidangan
sidang pemeriksaan ini dipimpin oleh ketua majelis j. kristiadi, dengan tiga anggota tim pemeriksa daerah (tpd) provinsi sumatera selatan, yaitu elia susilawati dari unsur masyarakat, nurul mubarok dari unsur kpu, dan ahmad naafi dari unsur bawaslu.
 dalam persidangan, majelis mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, baik pengadu maupun teradu, sebelum mengambil keputusan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh delapan penyelenggara pemilu tersebut.
sidang ini merupakan bagian dari komitmen dkpp untuk menjaga integritas dan profesionalisme penyelenggara pemilu di seluruh indonesia.
 kasus ini menarik perhatian publik, terutama karena melibatkan dugaan ketidakprofesionalan dalam proses rekrutmen yang sangat krusial bagi kelancaran dan kredibilitas pilkada 2024.
langkah selanjutnya
majelis sidang dkpp akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan ini dengan mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan. 
jika terbukti melanggar kode etik, para teradu bisa dikenakan sanksi berupa teguran, pemberhentian sementara, atau bahkan pemberhentian tetap, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.
keputusan dkpp terkait perkara ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak dan menjadi pelajaran penting bagi penyelenggara pemilu di seluruh indonesia,  untuk selalu menjalankan tugas dengan profesionalisme dan transparansi.
kasus ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat akan pentingnya peran serta mereka dalam mengawasi jalannya proses demokrasi.
 termasuk dalam hal rekrutmen penyelenggara pemilu, agar setiap tahapan pemilihan umum dapat berjalan secara adil dan terbuka.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran HARIAN OKU SELATAN, MINGGU 24 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan