BPJPH Lepas dari Kemenag dan Siap Jadi Garda Terdepan Industri Halal Dunia

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Selasa , 29 Jul 2025 - 20:45

Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Likuidasi Entitas Akuntansi oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Kepala BPJPH Haikal Hassan di Kantor Kemenag RI, Jakarta, Selasa 29 Juli 2025. -Foto: Ist.-

bpjph lepas dari kemenag dan siap jadi garda terdepan industri halal dunia                            jakarta - babak baru dalam pengelolaan jaminan halal nasional resmi dimulai. badan penyelenggara jaminan produk halal (bpjph), yang sebelumnya berada di bawah naungan kementerian agama (kemenag), kini resmi berdiri sebagai lembaga mandiri.
transformasi kelembagaan ini ditandai melalui penandatanganan berita acara serah terima likuidasi entitas akuntansi oleh menteri agama nasaruddin umar dan kepala bpjph haikal hassan di kantor kemenag ri, jakarta, pada selasa, 29 juli 2025.
bagian dari reformasi birokrasi kabinet merah putih
pemisahan ini merupakan bagian dari agenda reformasi birokrasi yang dijalankan oleh kabinet merah putih di bawah kepemimpinan presiden prabowo subianto. tujuannya untuk menjadikan pelayanan publik terutama di sektor halal lebih efisien, responsif, dan berdaya saing global.
"semakin hebat seorang anak, semakin melampaui orang tuanya, maka semakin bangga orang tua itu," ujar menteri nasaruddin umar.
meski terpisah secara struktural, ia menegaskan bahwa hubungan bpjph dan kemenag tetap erat dan bersifat strategis.
baca juga:jpu kejati sumsel tolak bulat-bulat pembelaan tiga terdakwa korupsi aset ybs
baca juga:korupsi kredit rp1,3 t: jejak baru seret kabid sarpras perkebunan sumsel
haikal hassan: bpjph siap jadi garda terdepan industri halal dunia
kepala bpjph haikal hassan atau akrab disapa babe haikal menegaskan bahwa lembaganya kini membawa semangat baru sebagai institusi independen. namun, kemenag tetap menjadi mitra utama dalam pelaksanaan tugas dan visi besar lembaga.
“satu-satunya instansi yang tidak akan pernah kami tinggalkan adalah kemenag. karena hubungan ini bukan administratif saja, tapi menyatu dalam sejarah,” ujar haikal.
bpjph kini diarahkan menjadi lembaga terdepan dalam mewujudkan indonesia sebagai pusat industri halal dunia. fokusnya mencakup makanan dan minuman halal, pariwisata halal, kosmetik, dan keuangan syariah.
penguatan sdm dan digitalisasi layanan halal
haikal juga menegaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia (sdm) dan pengembangan sistem digital sebagai prioritas untuk membangun ekosistem halal nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
"indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar halal, tapi juga harus menjadi produsen utama di dunia,” tegasnya.
baca juga:final aff u-23: indonesia siap balas dendam ke vietnam, gerald targetkan menang di 90 menit
baca juga:warga pedamaran geruduk kantor dprd dan pemkab oki, tuntut buka akses jalan
dukungan pemerintah dan sejarah singkat bpjph
turut hadir dalam acara tersebut antara lain sekjen kemenag kamaruddin amin, kepala biro keuangan kemenag ahmad hidayatullah, dan sekretaris utama bpjph muhammad aqil irham.
pelepasan bpjph ini bukanlah akhir, melainkan awal dari penguatan fungsi dan peran bpjph dalam peta jalan pengembangan industri halal nasional, sejalan dengan visi ekonomi syariah presiden prabowo.
bpjph sendiri dibentuk pada 2017 berdasarkan uu no. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. lembaga ini mulai beroperasi penuh pada oktober 2019 dan sejak saat itu telah:

menerbitkan jutaan sertifikat halal
menyediakan program sertifikasi halal gratis (sehati)
menjalin kerja sama dengan ratusan lembaga pemeriksa halal (lph)
membina ratusan ribu pelaku umkm

baca juga:konflik laut merah memanas: houthi ancam serang kapal tujuan israel
baca juga:tinggalkan wolves, justin hubner resmi hijrah ke eredivisie
status baru setingkat menteri
dengan pelantikan kabinet merah putih pada 21 oktober 2024, haikal hassan kini menjabat sebagai kepala bpjph setingkat menteri. artinya, bpjph tidak lagi menjadi bagian dari kemenag secara administratif, meski tetap memiliki koneksi kerja yang erat.
kolaborasi dengan mui tetap dilanjutkan
sesuai amanat undang-undang, bpjph tetap berperan sebagai regulator utama, sementara majelis ulama indonesia (mui) tetap memiliki kewenangan dalam pemberian fatwa halal.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, RABU 30 JULI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan