Menlu RI Apresiasi Inggris-Prancis Akui Palestina

Jakarta: Menlu RI Sugiono menyambut baik keputusan Prancis dan Inggris, yang akan mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Menlu juga mengharapkan, jejak Prancis dan Inggris itu akan diikuti oleh lebih banyak negara lainnya.

“Kita mengapresiasi Prancis yang sudah menyatakan pengakuannya terhadap Palestina, sekarang Inggris, kita berterima kasih. Dan, berharap lebih banyak lagi yang akan mengakui Palestina,” ujar Menlu Sugiono usai menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Somalia Abdisalam Abdi Ali, di Kemlu RI, Jakarta, Kamis (31/7/2025). 

Menurut Menlu Sugiono, keputusan Prancis dan Inggris itu mengakui Palestina sebagai sebuah negara, merupakan kemajuan dari digaungkannya solusi dua negara. “Tidak berhenti pada tataran pembicaraan di setiap pertemuan demi pertemuan, tapi saya kira ini adalah langkah yang sangat kita sambut dengan baik,” kata Menlu RI menekankan. 

“Dan, juga sudah menyampaikan apresiasi kepada keduanya. Semoga apa yang menjadi keinginan kita semua tentang negara Palestina bisa dicapai.”

Sebelumnya, pernyataan rencana Prancis akan mengakui negara Palestina disampaikan Presiden Emmanuel Macron yang diunggah di akun X pekan lalu. Macron menyebut pengumuman itu akan disampaikan pada sidang Majelis Umum PBB di New York.

"Kebutuhan mendesak saat ini adalah agar perang di Gaza berakhir dan penduduk sipil diselamatkan, perdamaian itu mungkin. Kita membutuhkan gencatan senjata segera, pembebasan semua sandera, dan bantuan kemanusiaan besar-besaran bagi rakyat Gaza," kata Macron dalam unggahannya di X. 

Sementara, Perdana Menteri Prancis Keir Starmer mengatakan pengakuan terhadap negara Palestina akan diumumkan saat Sidang Majelis Umum PBB September mendatang. Starmer menegaskan, kecuali jika pemerintah Israel mengambil langkah-langkah substantif mengakhiri situasi yang memprihatinkan di Gaza. 

“Kemudian, menyetujui gencatan senjata, dan berkomitmen pada perdamaian jangka panjang yang berkelanjutan yang akan menghidupkan kembali prospek solusi dua negara. Ini termasuk mengizinkan PBB untuk memulai kembali pasokan bantuan dan menegaskan bahwa tidak akan ada aneksasi di Tepi Barat,” kata Starmer menekankan