Putri Citra Diduga Jadi Pengepul Uang Suap Izin TKA, KPK Dalami Aliran Rp13,9 Miliar

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Jumat , 25 Jul 2025 - 23:05

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan telusuri peran staf Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA), Putri Citra Wahyoe. -Foto: Ayu Novita.-

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Pasal 64 ayat (1) KUHP

KPK Periksa Mantan Staf Khusus Menaker

Dalam rangka pengembangan penyidikan, KPK juga telah memeriksa sejumlah mantan staf khusus Menteri Ketenagakerjaan, baik dari era Ida Fauziah maupun Hanif Dhakiri. Pemeriksaan dilakukan terhadap:

Caswiyono Rusydie Cakrawangsa

Risharyudi Triwibowo

Luqman Hakim

Maria Magdalena

Nur Nadlifah

Mafirion

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pemeriksaan ini bertujuan menggali informasi mengenai praktik pengurusan izin TKA di masa jabatan kedua menteri tersebut.

“Kami dalami pengetahuan mereka soal praktik-praktik pengurusan TKA di Kemenaker,” ujarnya, Rabu (16/7/2025).

putri citra diduga jadi pengepul uang suap izin tka, kpk dalami aliran rp13,9 miliar                            jakarta - komisi pemberantasan korupsi (kpk) terus mendalami kasus dugaan korupsi terkait pengurusan izin tenaga kerja asing (tka) di kementerian ketenagakerjaan. salah satu nama yang disorot adalah putri citra wahyoe, staf direktorat pengendalian penggunaan tka, yang diduga menjadi pengepul dana suap sebesar rp13,9 miliar.
kpk soroti peran putri citra sebagai pengepul uang
plt. deputi penindakan dan eksekusi kpk, asep guntur rahayu, menyebut bahwa putri citra diduga menerima uang paling besar dibanding delapan tersangka lainnya.
“idealnya yang menerima paling besar adalah atasannya. tapi ini justru pcw (putri citra wahyoe), sehingga diduga kuat dia pengepulnya,” kata asep di gedung merah putih kpk, jakarta selatan, kamis (24/7/2025).
asep menambahkan, tim penyidik tengah menelusuri aliran dana tersebut dan kemungkinan adanya pihak lain yang turut menerima hasil korupsi.
total uang suap rp53,7 miliar, dibagikan ke banyak pegawai
baca juga:kasus harun masiku: hasto divonis 3,5 tahun dan denda rp250 juta
baca juga:arkhan fikri comeback, timnas u-23 siap tumbangkan thailand di semifinal aff 2025
kpk mencatat bahwa selama periode 2019–2024, para tersangka menerima total rp53,7 miliar dari pihak pemohon izin tka. berikut rincian penerimaan masing-masing tersangka:
suhartono: rp460 juta
haryanto: rp18 miliar
wisnu pramono: rp580 juta
devi anggraeni: rp2,3 miliar
gatot widiarto: rp6,3 miliar
putri citra wahyoe: rp13,9 miliar
alfa eshad: rp1,8 miliar
jamal shodiqin: rp1,1 miliar
selain itu, rp8,94 miliar disebut dibagikan secara rutin kepada hampir seluruh pegawai direktorat pptka dengan sebutan “uang dua mingguan”.
baca juga:alexander isak siap hengkang, liverpool mengintai di bursa transfer
baca juga:dilaporkan kasus penipuan rp1,6 m, kuasa hukum ibu bhayangkari buka suara
deretan pejabat dan staf yang jadi tersangka
kpk telah menetapkan dan menahan delapan tersangka dalam kasus ini:
suhartono – mantan dirjen binapenta dan pkk
haryanto – mantan dirjen binapenta dan pkk
wisnu pramono – direktur pptka
devi anggraeni – koordinator uji kelayakan pptka 2020–2024 & direktur pptka 2024–2025
gatot widiartono – koordinator analisis dan pengendalian tka
putri citra wahyoe – staf ditjen binapenta dan ppk
jamal shodiqin – staf ditjen binapenta dan ppk
alfa eshad – staf ditjen binapenta dan ppk
pelanggaran hukum dan pasal yang dikenakan
para tersangka dijerat dengan:
pasal 12 huruf e atau pasal 12 b jo. pasal 18 uu no. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan uu no. 20 tahun 2001
pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp
pasal 64 ayat (1) kuhp
baca juga:pasca ott di lahat, kejati sumsel tetapkan dua orang sebagai tersangka
baca juga:festival perahu bidar tradisional di sungai musi digelar 3 hari
kpk periksa mantan staf khusus menaker
dalam rangka pengembangan penyidikan, kpk juga telah memeriksa sejumlah mantan staf khusus menteri ketenagakerjaan, baik dari era ida fauziah maupun hanif dhakiri. pemeriksaan dilakukan terhadap:
caswiyono rusydie cakrawangsa
risharyudi triwibowo
luqman hakim
maria magdalena
nur nadlifah
mafirion
menurut juru bicara kpk, budi prasetyo, pemeriksaan ini bertujuan menggali informasi mengenai praktik pengurusan izin tka di masa jabatan kedua menteri tersebut.
“kami dalami pengetahuan mereka soal praktik-praktik pengurusan tka di kemenaker,” ujarnya, rabu (16/7/2025).

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, SABTU 26 JULI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan