Baca Koran harianokuselatan Online - Harian Oku Selatan

Bendungan Tiga Dihaji Ditargetkan Beri Manfaat, Pemda OKU Selatan Perhatikan Dampak Sosial

Proyek pembangunan bendungan Tiga Dihaji, Kabupaten OKU Selatan, Sumsel yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat. -Foto: Dok /Harian OKU Selatan.-

LOMBA MEWARNAI

MUARADUA, KORANHOS.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKU Selatan terus mengawal pembangunan Bendungan Tiga Dihaji yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. 

Demi memastikan kelancaran, Pemkab menggelar rapat koordinasi khusus untuk membahas dampak sosial yang timbul dari proyek tersebut.

BACA JUGA:Program Pemutihan, Ratusan Kendaraan di OKU Selatan Lunasi Pajak

BACA JUGA:Peringati Maulid Nabi, MAN 01 OKUS Gelar Fashion Show Busana Muslim

Rapat Koordinasi Bersama Satgas

Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah OKU Selatan, H. M. Rahmatullah, S.STP., MM, dan dihadiri oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji.

Agenda utama rapat meliputi pendataan, verifikasi, hingga penyusunan rekomendasi teknis yang nantinya akan dijadikan acuan penanganan di lapangan.

BACA JUGA:Masuk ke Pelosok Desa, Puskesmas Buay Pemaca Cek Kesehatan Siswa

BACA JUGA:Dukung Ketahanan Pangan, Personel Polsek BSA Bantu Warga Tingkatkan Produksi Jagung

Proyek Strategis Nasional untuk Rakyat

Menurut Rahmatullah, bendungan ini memiliki manfaat besar, mulai dari penyediaan air irigasi untuk pertanian, peningkatan ketahanan pangan, pengendalian banjir, hingga potensi pengembangan pariwisata di OKU Selatan.

“Pemerintah daerah berkomitmen penuh mendukung percepatan pembangunan bendungan ini. Namun, kita juga harus memastikan dampak sosial ditangani secara transparan, adil, dan sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

BACA JUGA:Harga Jual Pinang di OKU Selatan Berangsur Mengalami Kenaikan

BACA JUGA:Sekda Pimpin Rapat Internal Pemda Bahas Mediasi Masyarakat dengan Perusahaan

Sinergi Pemerintah dan Masyarakat

Sekda menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, baik dengan pemerintah pusat, perangkat desa, maupun masyarakat terdampak. Musyawarah bersama dinilai sebagai jalan terbaik untuk menjaga kelancaran proyek sekaligus melindungi hak-hak warga.

“Sinergi antar pihak sangat dibutuhkan agar pembangunan berjalan lancar dan manfaatnya bisa dirasakan semua pihak,” tambahnya.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan