212 Produsen Beras Oplosan Dilaporkan ke Polisi, Terancam Sanksi Berat

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Jumat , 18 Jul 2025 - 23:57

DPR meminta Kepolisian segera mengusut laporan 212 produsen beras yang diduga mengoplos beras jenis premium. -Foto: Ist.-

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total produksi beras nasional periode Januari–Agustus 2025 diperkirakan mencapai 24,97 juta ton, naik 14,09% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Mentan menegaskan, dengan kondisi produksi dan stok yang melimpah, harga seharusnya tetap stabil di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).

Kementan Siap Kawal Distribusi Pangan Bersama Polri

Kementerian Pertanian menegaskan komitmennya untuk terus mengawal distribusi beras yang adil, berkualitas, dan terjangkau. Kementan akan terus berkoordinasi dengan Satgas Pangan, Bareskrim Polri, serta otoritas terkait untuk menindak tegas setiap pelanggaran.

“Kami tidak akan mentolerir praktik curang seperti ini. Ini menyangkut kebutuhan pokok rakyat,” tutup Amran.

212 produsen beras oplosan dilaporkan ke polisi, terancam sanksi berat                            jakarta - menteri pertanian (mentan) andi amran sulaiman mengungkapkan bahwa sebanyak 212 produsen beras telah dilaporkan ke pihak kepolisian karena terbukti melakukan praktik pengoplosan dan pelanggaran takaran.
"kami sudah mengirim seluruh merek yang tidak sesuai takaran. total ada 212 perusahaan yang kami laporkan ke polri," kata amran saat memberikan keterangan pers, jumat, 18 juli 2025.
amran menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir praktik curang yang merugikan konsumen, terutama dalam hal beras oplosan yang dijual sebagai beras premium.
imbauan kementan: segera patuh regulasi mutu dan takaran
amran meminta semua produsen beras untuk segera menyesuaikan diri dengan regulasi yang berlaku. ia mengingatkan bahwa praktik oplosan bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut integritas moral dalam penyediaan bahan pangan rakyat.
baca juga:21 juli 2025, kopdes merah putih resmi dimulai
baca juga:indonesia menang tipis 1-0 atas filipina, timnas makin kokoh di puncak klasemen grup a aff u-23 2025
"semua kami minta segera menyesuaikan dengan aturan yang ada. ini soal moral juga, jangan permainkan rakyat," tegasnya.
dpr dukung penindakan tegas hingga cabut izin usaha
anggota komisi iv dpr ri dari fraksi pks, riyono, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah kementan dan meminta agar sanksi tegas segera dijatuhkan, termasuk kemungkinan pencabutan izin usaha bagi perusahaan nakal.
"tindak tegas pengoplos, perkuat peran negara dalam penguasaan pangan. sangat mungkin izinnya dicabut," ujar riyono kepada media.
ia juga menyinggung kemungkinan pemanggilan satgas pangan ke dpr untuk memperkuat pengawasan di lapangan, terutama di wilayah rawan pelanggaran distribusi beras.
baca juga:yamaha enduro challenge siap adu nyali offroader kalbar
baca juga:pemkot palembang siap kelola punti kayu, alternatif wisata asri warga kota
satgas temukan campuran beras medium dan premium
dari hasil sidak dan investigasi yang dilakukan kementan bersama satgas pangan, ditemukan bahwa praktik oplosan umumnya dilakukan dengan mencampur beras medium dan premium, lalu dijual dengan harga tinggi.
"produksi dan stok nasional sangat baik, jadi tidak ada alasan harga naik seenaknya. jangan akali pasar dengan manipulasi kualitas dan harga," tegas mentan amran.
produksi beras nasional naik 14,09 persen
berdasarkan data badan pusat statistik (bps), total produksi beras nasional periode januari–agustus 2025 diperkirakan mencapai 24,97 juta ton, naik 14,09% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
baca juga:marak peredaran uang palsu di palembang, nenek penjual pisang jadi korban
baca juga:puluhan warga desak kejati sumsel usut dugaan korupsi di desa bukit batu oki
mentan menegaskan, dengan kondisi produksi dan stok yang melimpah, harga seharusnya tetap stabil di bawah harga eceran tertinggi (het).
kementan siap kawal distribusi pangan bersama polri
kementerian pertanian menegaskan komitmennya untuk terus mengawal distribusi beras yang adil, berkualitas, dan terjangkau. kementan akan terus berkoordinasi dengan satgas pangan, bareskrim polri, serta otoritas terkait untuk menindak tegas setiap pelanggaran.
“kami tidak akan mentolerir praktik curang seperti ini. ini menyangkut kebutuhan pokok rakyat,” tutup amran.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran HARIAN OKU SELATAN, SABTU 19 JULI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan