MUARADUA, HARIAN OKU SELATAN – Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) OKU Selatan, Komang Wardiasa, mempertanyakan transparansi anggaran perjalanan dinas ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam rangka menghadiri sidang sengketa Pilkada OKU Selatan pada 18–21 Januari 2024. Ia mengaku harus menggunakan uang pribadi untuk kebutuhan yang seharusnya dibiayai negara.
“Saya merasa aneh, anggaran perjalanan dinas seharusnya jelas dan dibiayai negara. Tapi kenyataannya, saya justru harus mengeluarkan uang sendiri. Beberapa orang lain dan staf pendukung yang ikut berangkat mendapatkan penggantian biaya, tetapi saya tidak. Bahkan, saya diminta bertanya ke sana kemari tanpa ada kejelasan, seolah-olah saling lempar tanggung jawab,” ungkap Komang saat ditemui wartawan, Kamis (30/1/2025).
Komang menegaskan bahwa perjalanan dinas tersebut merupakan tugas resmi dalam rangka menghadiri sidang sengketa Pilkada OKU Selatan. Oleh karena itu, seluruh biaya seharusnya ditanggung oleh negara sebagaimana diatur dalam regulasi keuangan negara.
BACA JUGA:KPU OKI Tunggu Restu KPU RI untuk Lelang Logistik Pemilu
BACA JUGA:Polisi Tangkap Kurir Narkoba Asal Aceh, Sita 3,1 Kg Sabu
BACA JUGA:Sorotan Berita Penting Dunia Kripto dalam 24 Jam Terakhir
“Saya ingin tahu, ke mana sebenarnya dana itu? Apakah ada kesalahan administrasi atau ada hal lain? Karena hingga kini, saya belum menerima penggantian biaya yang saya keluarkan, dan kejadian seperti ini bukan kali pertama terjadi,” tambahnya.
Perjalanan dinas tersebut berlangsung selama empat hari, namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai pertanggungjawaban anggaran. Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu OKU Selatan, Doni Candra, menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan klarifikasi.
“Saat ini Bawaslu sedang melakukan klarifikasi,” ujarnya singkat.(dsT)