Mantan Wali Kota Palembang dan Suami Resmi Ditahan Kejari

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Rabu , 09 Apr 2025 - 23:19

Tersandung Korupsi Dana PMI, Eks Wawako Palembang dan Suami ditahan Kejari Palembang. -Foto: Ist.-

Sosok Publik, Kasus Jadi Sorotan

Kasus ini menyita perhatian publik Palembang karena menyangkut tokoh politik perempuan yang dikenal aktif dan pernah menjabat dua periode sebagai Wakil Wali Kota. Selama menjabat sebagai Ketua PMI Palembang, Fitrianti disebut memegang kendali penuh atas pengelolaan dana hibah dan program kerja organisasi tersebut.

Masyarakat dan berbagai elemen sipil mendesak agar kasus ini diusut secara tuntas dan transparan, mengingat dana hibah berasal dari APBD yang seharusnya digunakan untuk kepentingan kemanusiaan, khususnya layanan darah bagi masyarakat.

Proses Hukum Berlanjut

Kejari Palembang menyatakan proses penyidikan masih terus berlangsung, termasuk kemungkinan adanya tersangka baru jika ditemukan bukti tambahan. Masyarakat diimbau untuk menghormati proses hukum yang berjalan dan mempercayakan penanganannya kepada aparat penegak hukum.

mantan wali kota palembang dan suami resmi ditahan kejari                            palembang, harianokuselatan.id - mantan wakil wali kota palembang, fitrianti agustinda, dan suaminya, dedi siprianto, yang merupakan anggota dprd kota palembang aktif, resmi ditahan oleh kejaksaan negeri (kejari) palembang pada selasa, 8 april 2025.
keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah palang merah indonesia (pmi) kota palembang setelah menjalani pemeriksaan intensif selama beberapa jam oleh penyidik tindak pidana khusus. mereka keluar dari ruang pemeriksaan dengan tangan diborgol dan mengenakan rompi oranye bertuliskan “tahanan pidsus kejari palembang”.
baca juga:dinkes oku selatan lakukan fogging ke lapas kelas iib muaradua
baca juga:eks anggota bawaslu gugat penyidik kpk, minta ganti rugi rp2,5 miliar dan rp52 miliar
dua alat bukti dan indikasi penyimpangan
penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik menemukan dua alat bukti yang sah terkait penyalahgunaan dana hibah dan pengelolaan biaya pengganti darah yang tidak sesuai ketentuan. dalam proses penyidikan, kejari juga telah memeriksa sejumlah saksi, mengumpulkan dokumen, dan menyita barang bukti yang relevan.
kepala kejaksaan negeri palembang, hutamrin sh mh, menyatakan bahwa proses penghitungan kerugian negara masih berlangsung. "kami masih menunggu hasil audit dari bpkp untuk memastikan besaran kerugian negara. namun, unsur hukum untuk penetapan tersangka telah terpenuhi," ujarnya.
baca juga:psu empat lawang segera digelar, kpu sumsel jamin proses sesuai regulasi
baca juga:nasdem siapkan paw dedi sipriyanto, umari diusulkan pimpin komisi i
bantahan fitrianti: “sudah diaudit bpk”
dalam pernyataan singkat sebelum memasuki mobil tahanan, fitrianti membantah adanya kerugian negara dalam pengelolaan dana hibah pmi. ia menegaskan bahwa dana hibah tersebut telah diaudit oleh badan pemeriksa keuangan (bpk) dan tidak ditemukan penyimpangan.
"pmi sudah diperiksa oleh bpk, dan hasilnya tidak ditemukan adanya kerugian negara. jadi, saya tegaskan, dana hibah yang dipermasalahkan ini telah diaudit dan dinyatakan tidak bermasalah," ujar fitrianti dengan nada tegas.
pasal yang dikenakan dan potensi hukuman
fitrianti dan dedi dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan uu nomor 20 tahun 2001. kedua pasal tersebut mengatur tentang penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda besar.
baca juga:koni sumsel tanggapi aksi forsicabor, duga ada pemalsuan tanda tangan ketua cabor
baca juga:forsicabor desak pergantian ketua koni sumsel dan penangguhan dana hibah 2025
sosok publik, kasus jadi sorotan
kasus ini menyita perhatian publik palembang karena menyangkut tokoh politik perempuan yang dikenal aktif dan pernah menjabat dua periode sebagai wakil wali kota. selama menjabat sebagai ketua pmi palembang, fitrianti disebut memegang kendali penuh atas pengelolaan dana hibah dan program kerja organisasi tersebut.
masyarakat dan berbagai elemen sipil mendesak agar kasus ini diusut secara tuntas dan transparan, mengingat dana hibah berasal dari apbd yang seharusnya digunakan untuk kepentingan kemanusiaan, khususnya layanan darah bagi masyarakat.
proses hukum berlanjut
kejari palembang menyatakan proses penyidikan masih terus berlangsung, termasuk kemungkinan adanya tersangka baru jika ditemukan bukti tambahan. masyarakat diimbau untuk menghormati proses hukum yang berjalan dan mempercayakan penanganannya kepada aparat penegak hukum.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, KAMIS 10 APRIL 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan