DPD RI Soroti Bansos Tak Tepat Sasaran, Kemensos Diminta Segera Evaluasi

dpd ri soroti bansos tak tepat sasaran, kemensos diminta segera evaluasi palembang, harianokuselatan.id - penyaluran bantuan sosial (bansos) kembali menjadi sorotan karena dinilai masih tidak tepat sasaran.  anggota komite iii dpd ri, dr. ratu tenny leriva, meminta kementerian sosial (kemensos) segera melakukan evaluasi dan penyelarasan data agar bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan. dalam rapat dengar pendapat (rdp) komite iii dpd ri dengan kemensos di gedung dpd ri, ratu menegaskan bahwa masih banyak masyarakat yang layak mendapatkan bantuan tetapi tidak terdata, sementara ada penerima yang seharusnya tidak masuk kriteria. "penyelarasan data penerima bansos harus segera dilakukan agar bantuan lebih efektif dan tepat sasaran," ujarnya. baca juga:jelang musda 2025-2030, dpd pan oki mulai seleksi calon formatur baca juga:optimis menang, barisan muda jm matangkan strategi hadapi psu dorongan program pemberdayaan ekonomi selain evaluasi bansos, ratu menekankan pentingnya program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin agar mereka tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah. "kita perlu kebijakan yang berorientasi pada kemandirian masyarakat. dengan keterampilan dan akses ekonomi yang baik, ketergantungan terhadap bansos bisa dikurangi," katanya. baca juga:tersandung narkoba, direktur persiba balikpapan ditangkap bareskrim baca juga:tersingkir dari all england 2025, fajar/rian dan jonatan gagal pertahankan gelar ketua komite iii dpd ri, filep wamafma, turut menyoroti berbagai persoalan sosial, termasuk maraknya judi online, pinjaman online ilegal, dan penyalahgunaan penggalangan donasi. "ketiga fenomena ini merupakan dampak negatif dari perkembangan teknologi yang belum diimbangi dengan literasi digital yang baik," ujar filep. baca juga:193 pmi ilegal yang dideportasi arab saudi tiba di bandara soerkarno-hatta baca juga:ahli: tanpa pengawasan ketat, koperasi desa bisa jadi ladang korupsi menurutnya, transformasi sosial tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi harus melibatkan akademisi, tokoh agama, dan organisasi sosial. "diperlukan pendekatan berbasis edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko yang muncul akibat penyalahgunaan teknologi," tambahnya.  

Tag

• # evaluasi bantuan sosial
• # bansos
• # kemensos
• # dpd ri

Share

• 
• 
• 
• 
•