Parpol Sambut Baik Putusan MK Hapus Presidential Threshold

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Selasa , 07 Jan 2025 - 22:23

Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumsel, Nasrul Halim SH. -Foto: Ist.-

“Alhamdulillah, ini membuka ruang sebesar-besarnya bagi putra-putri terbaik bangsa untuk tampil di Pilpres. Semoga demokrasi kita menjadi lebih inklusif dan kompetitif,” katanya.

Dasar Putusan MK

Putusan MK yang dibacakan pada Kamis (2/1) menyatakan bahwa aturan presidential threshold bertentangan dengan UUD 1945 karena membatasi hak konstitusional parpol kecil dan mengurangi alternatif pilihan rakyat.

Hakim Konstitusi Saldi Isra menegaskan bahwa ambang batas ini cenderung menguntungkan parpol besar, menutup peluang partai kecil, dan berpotensi memunculkan calon tunggal.

“Keputusan ini memberi ruang demokrasi lebih luas, menghindari polarisasi, dan membuka lebih banyak pilihan untuk rakyat,” tegasnya.

Rekomendasi MK

MK memberikan beberapa rekomendasi revisi UU Pemilu:

Hak Setara Semua Parpol: Semua parpol peserta pemilu berhak mengusulkan calon presiden dan wakil presiden tanpa syarat ambang batas.

Larangan Dominasi Gabungan Parpol: Gabungan parpol dalam mengusulkan calon tidak boleh membatasi alternatif pilihan rakyat.

Sanksi untuk Parpol Non-Pengusul: Parpol yang tidak mengusulkan calon akan dikenakan sanksi berupa larangan mengikuti pemilu berikutnya.

Partisipasi Publik dalam Revisi UU: Revisi UU Pemilu harus melibatkan masukan dari parpol kecil dan masyarakat luas.

parpol sambut baik putusan mk hapus presidential threshold                            palembang, harianokuselatan.id - keputusan mahkamah konstitusi (mk) ri yang menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold/pt) disambut baik oleh berbagai partai politik (parpol) sebagai langkah besar untuk memperkuat demokrasi di indonesia.
dengan penghapusan aturan ini, setiap parpol kini memiliki peluang yang sama untuk mengusung calon terbaik mereka tanpa harus memenuhi syarat 20% kursi di dpr atau 25% suara nasional.
baca juga:kpu oku terima surat panggilan sidang mk, gugatan tim ypn yess
baca juga:mardiono: transformasi ppp bukan pilihan, tapi kebutuhan
reaksi positif di sumsel
di sumatera selatan (sumsel), kabar ini dianggap sebagai "kado terindah" awal tahun 2025 oleh sejumlah parpol.
sekretaris dewan pengurus wilayah (dpw) partai kebangkitan bangsa (pkb) sumsel, nasrul halim sh, menyatakan bahwa putusan ini membawa harapan baru.
“putusan mk ini kado tahun baru yang tentu akan menjadi bahan diskusi panjang. namun, kami di pkb memilih untuk menunggu perkembangan lebih lanjut sebelum menyatakan sikap mendukung atau tidak,” ujar nasrul, yang akrab disapa alung.
ia menambahkan bahwa revisi uu pemilu sangat penting agar selaras dengan putusan mk. “tugas pemerintah dan dpr ri sekarang adalah menyusun norma baru yang dapat mengakomodasi perubahan ini,” jelasnya.
baca juga:fluminense rekrut kiper muda liverpool
baca juga:iwan bule tanggapi pemecatan sty, sebut pergantian pelatih adalah keputusan matang pssi
hal serupa diungkapkan dpw partai keadilan sejahtera (pks) sumsel melalui kepala bidang humasnya, mgs syaiful fadli. ia menyebut keputusan mk ini sejalan dengan semangat demokrasi pks.
“kami sangat mengapresiasi putusan mk. semua parpol kini memiliki kesempatan yang sama untuk mengusung calon terbaik. ini adalah langkah besar menuju demokrasi yang lebih adil,” ujarnya.
sekretaris dpw partai bulan bintang (pbb) sumsel, chandra darmawan, juga menilai keputusan ini sebagai momentum penting untuk memperbaiki demokrasi indonesia.
“alhamdulillah, ini membuka ruang sebesar-besarnya bagi putra-putri terbaik bangsa untuk tampil di pilpres. semoga demokrasi kita menjadi lebih inklusif dan kompetitif,” katanya.
baca juga:geledah rumah hasto kristiyanto: kpk buru bukti kasus suap harun masiku
baca juga:pengawasan ibadah haji 2025 lebih ketat, dpr bentuk timwas lokal di makkah
dasar putusan mk
putusan mk yang dibacakan pada kamis (2/1) menyatakan bahwa aturan presidential threshold bertentangan dengan uud 1945 karena membatasi hak konstitusional parpol kecil dan mengurangi alternatif pilihan rakyat.
hakim konstitusi saldi isra menegaskan bahwa ambang batas ini cenderung menguntungkan parpol besar, menutup peluang partai kecil, dan berpotensi memunculkan calon tunggal.
“keputusan ini memberi ruang demokrasi lebih luas, menghindari polarisasi, dan membuka lebih banyak pilihan untuk rakyat,” tegasnya.
baca juga:disbudpar oku selatan evaluasi managemen gss
baca juga:disdamkarmat oku selatan bantu bocah lepaskan cincin
rekomendasi mk
mk memberikan beberapa rekomendasi revisi uu pemilu:
hak setara semua parpol: semua parpol peserta pemilu berhak mengusulkan calon presiden dan wakil presiden tanpa syarat ambang batas.
larangan dominasi gabungan parpol: gabungan parpol dalam mengusulkan calon tidak boleh membatasi alternatif pilihan rakyat.
sanksi untuk parpol non-pengusul: parpol yang tidak mengusulkan calon akan dikenakan sanksi berupa larangan mengikuti pemilu berikutnya.
partisipasi publik dalam revisi uu: revisi uu pemilu harus melibatkan masukan dari parpol kecil dan masyarakat luas.
dampak bagi demokrasi
dengan putusan ini, masyarakat diharapkan mendapatkan lebih banyak pilihan calon pemimpin, mengurangi polarisasi politik, serta memperkuat demokrasi yang inklusif dan kompetitif. keputusan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi indonesia.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, RABU 8 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan