Polemik PPP, Pemerintah Hanya Akan Sahkan Kepengurusan Sesuai AD/ART

polemik ppp, pemerintah hanya akan sahkan kepengurusan sesuai ad/art jakarta - polemik dualisme kepemimpinan partai persatuan pembangunan (ppp) pasca muktamar x mendapat sorotan pemerintah.  menteri hukum dan ham (menkumham) supratman andi agtas memastikan, pemerintah hanya akan mengesahkan kepengurusan partai yang sah secara aturan organisasi, sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (ad/art). baca juga:bek timnas u-17 indonesia, mathew baker, resmi gabung skuad senior melbourne city fc baca juga:marc marquez bawa euforia juara dunia ke indonesia pemerintah fokus pada legalitas dokumen supratman menegaskan, kementerian hukum dan ham (kemenkumham) tidak akan mencampuri urusan internal ppp.  pihaknya hanya akan memeriksa legalitas serta kelengkapan dokumen kepengurusan yang diajukan. “patokan kita jelas, ada di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. nanti akan kita lihat siapa yang memenuhi ketentuan sesuai ad/art,” ujarnya di kompleks parlemen, selasa (30/9/2025). ia menambahkan, pemerintah tidak akan mengesahkan kepengurusan yang bertentangan dengan aturan partai. “siapa yang sesuai, itu yang akan kita sahkan,” tegas supratman. baca juga:kasus korupsi dinas perkimtan, pengguna anggaran diperiksa sebagai saksi baca juga:pemda okus sosialisasikan standar layanan pemberdayaan perempuan harapan konflik selesai di internal menkumham juga mendorong agar dualisme kepemimpinan ini segera diselesaikan di internal partai.  menurutnya, mekanisme organisasi harus dijalankan sehingga tidak menimbulkan perpecahan berkepanjangan. “saya berharap masalah ini bisa diselesaikan secara internal,” ucap politisi partai gerindra tersebut. ia mengingatkan bahwa persatuan kader sangat penting, terutama menghadapi agenda politik mendatang agar ppp tetap solid dan tidak terpecah. baca juga:dinas pppa ppkb okus gelar gebyar mini lokakarya stunting baca juga:perkuat sinergitas, kejari oku selatan rakor pakem dualisme pasca muktamar x muktamar x ppp yang digelar di ancol, jakarta utara, pada sabtu (27/9/2025), justru memunculkan dua kubu.  masing-masing pihak mengklaim ketua umum terpilih secara aklamasi dalam forum tersebut. situasi ini kembali menambah daftar panjang konflik kepemimpinan yang kerap melanda ppp. dengan sikap pemerintah yang berpegang teguh pada ad/art, kepastian kepengurusan resmi akan ditentukan melalui verifikasi dokumen di kemenkumham.  

Tag

• # kepengurusan ppp sah
• # konflik internal ppp
• # ad/art ppp
• # menkumham supratman andi agtas
• # muktamar x ppp
• # dualisme ppp
• # polemik kepemimpinan ppp
• # partai politik indonesia
• # kemenkumham
• # ppp

Share

• 
• 
• 
• 
•