Baca Koran harianokuselatan Online - Harian Oku Selatan

Perkuat Sinergitas, Kejari OKU Selatan Rakor Pakem

Kejari OKU Selatan menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri OKU Selatan, Senin (29/09/2025). -Foto: Hamdal Hadi/Harian OKU Selatan.-

LOMBA MEWARNAI

MUARADUA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Ogan Komering Ulu Selatan mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan dalam Masyarakat (Pakem), Senin (29/09/2025). 

Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antarinstansi sekaligus memperkuat langkah deteksi dini terhadap potensi aliran kepercayaan yang dapat mengganggu kondusivitas daerah.

BACA JUGA:Peringati Hari Kejaksaan, Kejari OKUS Gelar Bakti Sosial Bedah Rumah

BACA JUGA:Pemda OKU Selatan Gelar Pelatihan Perencanaan Penganggaran

Kejaksaan Pimpin Tim Pakem

Kepala Kejaksaan Negeri OKU Selatan, Beni Putra, SH., MH, menjelaskan bahwa sesuai aturan, Kejaksaan bertindak sebagai Ketua Tim Pakem. 

Setiap anggota tim wajib menyampaikan laporan perkembangan aliran kepercayaan maupun keagamaan di wilayahnya.

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 5 Tahun 2019, tim Pakem memiliki kewenangan menerima, menganalisis, meneliti, dan menilai kondisi aliran kepercayaan yang tumbuh di masyarakat. 

Hasil pemantauan kemudian dituangkan dalam laporan yang dilengkapi rekomendasi sesuai kewenangan masing-masing instansi.

BACA JUGA:Polsek Muaradua Gelar Giat Gerakan Pangan Murah

BACA JUGA:Dinas Perkim Sumsel Survei Lokasi Bakal Pembangunan IPLT di OKU Selatan

Fokus pada Sinergi dan Deteksi Dini

Dalam rakor, seluruh peserta menekankan pentingnya memperkuat sinergitas, kekompakan, serta kolaborasi Tim Pakem. 

Tim juga diharapkan proaktif menyampaikan informasi terkait potensi konflik sosial maupun isu yang berpotensi memicu keresahan masyarakat.

Kepala Badan Kesbangpol OKU Selatan, Verry Wijaya, S.IP, menegaskan bahwa peningkatan kemampuan deteksi dini harus menjadi prioritas. 

“Diperlukan kerja sama yang solid antara instansi pemerintah, aparat keamanan TNI/Polri, serta masyarakat untuk mencegah potensi gangguan keamanan maupun isu strategis di daerah,” ujarnya.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan