Prabowo Tunjuk Yusril Jadi Ketua Komite Satgas TPPU

prabowo tunjuk yusril jadi ketua komite satgas tppu jakarta - presiden republik indonesia, prabowo subianto, resmi menunjuk menteri koordinator bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan (menko kumham imipas) yusril ihza mahendra sebagai ketua komite koordinasi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (komite tppu). penunjukan tersebut tertuang dalam peraturan presiden (perpres) nomor 88 tahun 2025 yang mengubah perpres nomor 6 tahun 2012 sebagaimana telah diubah melalui perpres nomor 117 tahun 2016. baca juga:timnas futsal indonesia pesta gol, libas tanzania 7-1 di four nations cup 2025 baca juga:131 juta pemuda jadi fokus menpora erick thohir bangun kapabilitas generasi muda struktur baru komite tppu dalam regulasi terbaru ini, keanggotaan komite tppu diperluas dengan melibatkan 18 kementerian dan lembaga teknis. susunan lengkap komite tppu adalah sebagai berikut: ketua: menko kumham imipas wakil ketua: menko perekonomian sekretaris merangkap anggota: kepala pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (ppatk) anggota: menteri luar negeri menteri dalam negeri menteri keuangan menteri hukum menteri imigrasi dan pemasyarakatan menteri perdagangan menteri koperasi baca juga:korupsi kredit rugikan negara rp1,3 t, mantan pejabat mura dan muba diperiksa kejati sumsel baca juga:eks wawako palembang fitrianti dan suami jalani sidang perdana 30 september 2025 menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional menteri lingkungan hidup menteri kehutanan menteri kelautan dan perikanan gubernur bank indonesia ketua dewan komisioner otoritas jasa keuangan (ojk) jaksa agung kapolri kepala badan intelijen negara (bin) kepala badan nasional penanggulangan terorisme (bnpt) kepala badan narkotika nasional (bnn) baca juga:terpidana kasus masjid sriwijaya setor rp1 miliar ke kejari palembang baca juga:peringati hut tni, koramil muaradua bersama pemda lakukan karya bakti bersihkan sampah komitmen pemerintah perkuat pencegahan pencucian uang dengan adanya restrukturisasi ini, pemerintah berharap koordinasi antar-kementerian dan lembaga semakin solid dalam mencegah serta menindak praktik tindak pidana pencucian uang (tppu). langkah tersebut juga sejalan dengan upaya indonesia menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, memperkuat tata kelola pemerintahan, sekaligus meningkatkan posisi indonesia dalam kerja sama internasional di bidang pemberantasan kejahatan ekonomi.  

Tag

• # koordinasi kementerian
• # pencegahan pencucian uang
• # perpres nomor 88 tahun 2025
• # komite tppu
• # menko kumham imipas
• # kejahatan ekonomi
• # presiden prabowo subianto
• # yusril ihza mahendra
• # ppatk
• # jaksa agung
• # ojk
• # kapolri

Share

• 
• 
• 
• 
•