Korupsi Izin TKA Menggurita, KPK Periksa Sopir hingga Pejabat Kemenaker

korupsi izin tka menggurita, kpk periksa sopir hingga pejabat kemenaker jakarta, harianokuselatanid - komisi pemberantasan korupsi (kpk) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengurusan izin tenaga kerja asing (tka) di kementerian ketenagakerjaan (kemenaker). kasus yang diperkirakan telah merugikan negara hingga rp53 miliar ini mencuat sejak 2019 dan melibatkan berbagai kalangan, mulai dari pejabat hingga pegawai lapangan. setelah sebelumnya menyita 11 unit mobil dan 2 sepeda motor, kpk kembali melanjutkan proses hukum dengan memanggil sejumlah saksi penting untuk dimintai keterangan. pemeriksaan dilakukan di gedung merah putih kpk, rabu, 4 juni 2025. baca juga:habis gelap visa furoda, terbitlah aturan ketat untuk umrah baca juga:dishub bersama polres oku selatan bakal tertibkan kendaraan over load saksi dari berbagai level juru bicara kpk budi prasetyo mengungkapkan bahwa pihaknya memanggil empat saksi dari internal kemenaker, termasuk sopir dan pejabat struktural: gw, koordinator analisis dan pengendalian penggunaan tka (pptka) periode 2021–2025 pcw, petugas hotline dan verifikator rptka (2019–2025) madh, tenaga sub profesional direktorat pptka yp, sopir di lingkungan kemenaker sudah 8 tersangka ditetapkan dalam pengembangannya, kpk telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus ini. lembaga antirasuah menduga adanya praktik pemerasan oleh oknum di kemenaker terhadap pihak-pihak yang mengurus perizinan tka di indonesia. baca juga:perbedaan puasa arafah dan tarwiyah: waktu, bacaan niat, dan pahalanya baca juga:pembukaan jalan desa karang agung melalui program tmmd rampung dokumen dan uang tunai disita sebelumnya, kpk telah menggeledah dua kantor agen tka, yakni pt du di jakarta selatan dan pt lis di jakarta timur. dari lokasi tersebut, penyidik menemukan dokumen keuangan, catatan aliran dana, serta dokumen pengurusan rptka yang diduga berkaitan langsung dengan praktik korupsi. tak hanya itu, penggeledahan juga dilakukan di rumah salah satu pejabat kemenaker di kawasan jakarta selatan. dari sana, kpk menyita: dokumen aliran uang pengurusan izin buku tabungan yang digunakan sebagai rekening penampungan uang tunai sekitar rp300 juta sertifikat kepemilikan kendaraan bermotor modus pemerasan terstruktur penyidik menduga praktik korupsi dilakukan secara sistematis, di mana oknum pejabat meminta imbalan kepada perusahaan-perusahaan yang ingin mempekerjakan tka. sebagai imbal balik, proses pengurusan dokumen rptka dipermudah. baca juga:perketat penjagaan, lapas muaradua minta bantu tni-polri baca juga:hari tasyrik 2025: makna, larangan puasa, dan amalan yang dianjurkan kpk tegaskan komitmen penuntasan kpk menegaskan akan menuntaskan kasus ini secara transparan. pemeriksaan akan terus berlanjut terhadap semua pihak yang diduga terlibat, termasuk perusahaan perantara maupun internal kementerian. “kami pastikan setiap fakta hukum yang terungkap akan ditindaklanjuti. tidak ada toleransi bagi siapapun yang menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi,” tegas budi prasetyo. kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan pengurusan perizinan strategis di sektor ketenagakerjaan yang semestinya bebas dari praktik korupsi.  

Tag

• # kpk 2025
• # dugaan korupsi rp53 miliar
• # praktik pemerasan tka
• # izin tenaga kerja asing
• # kpk periksa pejabat
• # kasus tka kemenaker
• # korupsi kemenaker
• # budi prasetyo
• # rptka
• # ott kpk

Share

• 
• 
• 
• 
•