Hari Buruh Internasional, PKS Ogan Ilir Serukan Tolak Outsourcing Eksploitatif

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Kamis , 08 May 2025 - 19:14

Anggota Fraksi PKS DPRD Ogan Ilir siap memperjuangkan agar segera terbentuk satu regulasi yang pro pada kaum buruh. -Foto: Andika.-

hari buruh internasional, pks ogan ilir serukan tolak outsourcing eksploitatif                            indralaya, harianokuselatan.id - dalam momentum peringatan hari buruh internasional, fraksi partai keadilan sejahtera (pks) di dprd kabupaten ogan ilir menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan hak dan keadilan bagi para pekerja.
ketua fraksi pks dprd ogan ilir, muhammad sayuti, menyatakan bahwa hari buruh tak lagi hanya diperingati secara seremonial, tetapi menjadi simbol perjuangan nyata dalam mewujudkan keadilan sosial yang selama ini masih jauh dari harapan.
"hari buruh harus menjadi tonggak perubahan. kita membutuhkan regulasi hukum yang benar-benar berpihak pada buruh dan menjawab berbagai persoalan yang mereka hadapi," ungkap sayuti yang juga menjabat sebagai wakil ketua komisi iv dprd oi.
baca juga:persib ukir sejarah juara liga, bandung siap gelar konvoi
baca juga:musim buruk atletico, simeone bidik viktor gyökeres untuk bangkit
ia menegaskan bahwa peran buruh sangat vital dalam pembangunan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah. karena itu, mereka layak diakui sebagai salah satu penopang utama bangsa.
"sejak awal, fraksi pks dari pusat hingga daerah konsisten memperjuangkan isu-isu keadilan bagi kaum buruh," ujarnya.
sayuti juga merinci tujuh poin sikap pks dalam menyikapi hari buruh tahun ini:
mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan ruu ketenagakerjaan yang baru, sebagaimana amar putusan mahkamah konstitusi.
baca juga:buka-bukaan soal korupsi dlh tangsel, kejati periksa aset pejabat dan keluarga
baca juga:skandal pt tim kejati ungkap korupsi pembiayaan fiktif ratusan miliar
menolak praktik outsourcing yang eksploitatif, yang merugikan buruh dari sisi hak dan perlindungan kerja.
mendorong penghitungan upah minimum kembali mengacu pada kebutuhan hidup layak (khl).
mengajak pemerintah melakukan langkah mitigasi terhadap potensi gelombang phk massal yang bisa terjadi sewaktu-waktu.
mendesak percepatan pengesahan ruu pelindungan pekerja rumah tangga (pprt) dan ruu pelindungan pekerja migran indonesia (pmi).
baca juga:temu kangen, disbudpar minta pemangku adat terus tingkatkan budaya
baca juga:pemda oku selatan evaluasi gugus kabupaten layak anak
meminta kejelasan status driver ojek dan kurir online sebagai pekerja formal, agar mendapatkan hak dan perlindungan yang layak.
mendorong kolaborasi produktif antara buruh dan pengusaha guna menciptakan hubungan industrial yang sehat, harmonis, dan saling menguntungkan.
"bagi kami, kaum buruh adalah tulang punggung negeri ini. pks akan terus berdiri di samping mereka, memperjuangkan hak dan kesejahteraannya demi terciptanya indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat," pungkas sayuti.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, JUMAT 9 MEI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan