JAKARTA, HARIANOKUSELATAN.ID - Baru memasuki awal tahun, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal mulai menghantui para pekerja di Indonesia. Kondisi ini mencerminkan badai PHK yang juga melanda sejumlah perusahaan besar dunia.
Salah satu contohnya adalah Microsoft, yang pada awal 2024 telah melakukan PHK terhadap 1.900 karyawannya. Hingga Juni 2024, jumlah karyawan di perusahaan teknologi tersebut terus menyusut, menyisakan sekitar 228.000 orang.
Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sutrisno Iwantono, menegaskan bahwa gelombang PHK adalah situasi yang harus dihindari di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang sedang melemah.
BACA JUGA:Lapas Muaradua Ikuti Penguatan Dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan
BACA JUGA:Bersama Warga, Pemdes Karang Agung Perbaiki 2 Jembatan
"Ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Tahun 2025 diramalkan akan sulit juga. Tapi kita berharap jangan sampai terjadi gelombang PHK besar," ujarnya dalam diskusi daring, Sabtu (11/1/2025).
Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Sunarno, turut mengakui peningkatan PHK di kalangan buruh, terutama di industri padat karya seperti garmen dan tekstil. Namun, ia menambahkan bahwa banyak kasus PHK terjadi akibat relokasi perusahaan, bukan hanya kebangkrutan.
BACA JUGA:SMA Negeri BSA Diduga Jual Beli Seragam ke Siswa Dengan Harga Tinggi
BACA JUGA:Jaga Kamtibmas, Polsek Muaradua Galakkan Patroli Kamling di Malam Hari
"Sebagian besar PHK ini karena perusahaan relokasi, bukan tutup," jelasnya.
Solusi dari Pemerintah dan Pakar
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menekankan pentingnya penguasaan hard skills seperti kecerdasan buatan (AI) dan Big Data, serta soft skills seperti berpikir kreatif, ketahanan, kepemimpinan, dan analisis.
"Tenaga kerja harus menjadi human potential yang tidak hanya fokus pada keterampilan teknis, tetapi juga pengembangan potensi holistik," katanya.
BACA JUGA:Ekonomi OKUS Berangsur Pulih, Pengangguran Kian Susut
BACA JUGA:2025 Dinas Pertanian mengajukan Kuota Kebutuhan Pupuk Subsidi Lebih Banyak Dari Tahun Sebelumnya