Seluruh Kepala Daerah Bakal Ikut Retret Kedua

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Kamis , 10 Apr 2025 - 22:04

Buntut Lucky Hakim Ke Jepang Tanpa Izin, Bima Arya Bakal Gelar Retret kedua Untuk Kepala Daerah. -Foto: Fajar Ilman.-

Kemendagri dalami kasus dan siapkan evaluasi menyeluruh

Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendagri, Husin Tambunan, menyebut bahwa proses pemeriksaan terhadap Lucky masih berjalan dan akan diumumkan hasilnya kepada publik dalam waktu dekat.

“Kami akan terus kembangkan proses ini dan akan sampaikan keputusan resmi saat waktunya tiba,” ujar Husin.

Retret kedua diharapkan menjadi momen penting bagi semua kepala daerah untuk memahami secara mendalam bahwa jabatan publik yang mereka emban bukan sekadar soal kebijakan dan pembangunan, tetapi juga tanggung jawab administratif dan etika.

“Ini bukan hanya soal peraturan, tetapi soal integritas dan tanggung jawab moral,” pungkas Bima Arya.

seluruh kepala daerah bakal ikut retret kedua                            jakarta, harianokuselatan.id - kementerian dalam negeri (kemendagri) bakal kembali menggelar retret nasional kedua bagi seluruh kepala daerah se-indonesia. kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman kepala daerah terhadap tugas, kewajiban, dan larangan yang diatur dalam perundang-undangan, termasuk soal etika dan perizinan perjalanan luar negeri.
rencana retret ini mencuat usai kasus bupati indramayu, lucky hakim, yang menjadi sorotan publik lantaran melakukan perjalanan ke jepang tanpa izin resmi dari menteri dalam negeri. tindakannya tersebut dinilai sebagai bentuk pelanggaran administratif yang dapat dikenai sanksi pemberhentian sementara sesuai pasal 76 ayat (1) huruf i undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
baca juga:kpu empat lawang tegas: psu tak terima pemilih baru
baca juga:rp448 m sisa dana pilkada 2024 dikembalikan kpu ke pemprov dki
wakil menteri dalam negeri, bima arya sugiarto, mengatakan retret kedua akan menitikberatkan pada tiga hal utama.
“fokus pertama adalah pada tugas pokok dan fungsi kepala daerah, yang kedua soal pemahaman terhadap ashtacita, dan ketiga soal sinergi antara ashtacita dengan program-program strategis di daerah,” jelasnya, kamis (10/4/2025).
retret ini menjadi lanjutan dari agenda serupa yang telah digelar sebelumnya, dan menjadi bagian dari upaya kemendagri untuk meningkatkan profesionalisme serta kepatuhan para kepala daerah terhadap regulasi, termasuk menyangkut perizinan ke luar negeri meskipun di luar hari kerja.
baca juga:tahun depan, jakarta international stadium (jis) jadi kadang persija
baca juga:ahrt siap tancap gas di mrs 2025, adenanta target pertahankan gelar
kasus lucky hakim jadi perhatian
sebelumnya, bupati indramayu lucky hakim diperiksa oleh inspektorat jenderal kemendagri selama dua jam lebih, dengan 43 pertanyaan terkait perjalanannya ke jepang. dalam keterangannya kepada pers, lucky mengaku tidak menyadari bahwa izin keluar negeri tetap diperlukan meski bukan dalam rangka dinas.
“saya tidak membawa surat izin dari pak menteri. saya salah paham. saya pikir kalau pergi saat hari libur tidak perlu izin. ternyata itu keliru, dan saya minta maaf atas kekeliruan tersebut,” ujar lucky.
ia juga menyatakan siap menerima segala bentuk konsekuensi dari pelanggaran yang telah dilakukan.
baca juga:program gacor! pemerintah kucurkan rp5 miliar per desa untuk koperasi desa merah putih
baca juga:bareskrim bongkar kasus mafia tanah laut di bekasi, 9 orang resmi jadi tersangka
kemendagri dalami kasus dan siapkan evaluasi menyeluruh
sementara itu, sekretaris inspektorat jenderal kemendagri, husin tambunan, menyebut bahwa proses pemeriksaan terhadap lucky masih berjalan dan akan diumumkan hasilnya kepada publik dalam waktu dekat.
“kami akan terus kembangkan proses ini dan akan sampaikan keputusan resmi saat waktunya tiba,” ujar husin.
retret kedua diharapkan menjadi momen penting bagi semua kepala daerah untuk memahami secara mendalam bahwa jabatan publik yang mereka emban bukan sekadar soal kebijakan dan pembangunan, tetapi juga tanggung jawab administratif dan etika.
“ini bukan hanya soal peraturan, tetapi soal integritas dan tanggung jawab moral,” pungkas bima arya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, JUMAT 11 APRIL 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan