Usut Skandal Korupsi Fee Proyek Pokir DPRD, KPK Geledah 21 Lokasi di OKU

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Kamis , 27 Mar 2025 - 17:20

KPK Geledah Sejumlah Lokasi di OKU, Ungkap Dugaan Korupsi Fee Proyek Pokir DPRD. -Foto: Ist.-

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa pihaknya sedang menyelidiki peran Penjabat (Pj) Bupati OKU 2024 dan Bupati OKU Terpilih 2025 dalam kasus ini.

"Kami mendalami keterlibatan mereka dalam pencairan anggaran proyek, meskipun keuangan daerah sedang defisit," ujarnya.

KPK juga akan memeriksa anggota DPRD lain yang diduga ikut menikmati aliran fee proyek.

Dugaan Korupsi Berulang

Modus operandi dalam kasus ini mirip dengan skandal Pokir DPRD Jawa Timur yang sebelumnya juga ditangani KPK. Oleh karena itu, penyelidikan akan diperluas untuk menelusuri pola korupsi serupa di tahun-tahun sebelumnya.

Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman berat. KPK menegaskan akan terus mengusut kasus ini hingga tuntas.

usut skandal korupsi fee proyek pokir dprd, kpk geledah 21 lokasi di oku                            palembang, harianokuselatan.id - komisi pemberantasan korupsi (kpk) menggeledah 21 lokasi di kabupaten ogan komering ulu (oku) terkait dugaan korupsi fee proyek pokok pikiran (pokir) dprd oku.
juru bicara kpk, tessa mahardika, mengatakan bahwa tim penyidik mengamankan dokumen pokir dprd oku 2025, kontrak sembilan proyek, barang bukti elektronik, serta voucher penarikan uang.
"kami menemukan bukti yang memperkuat dugaan adanya komitmen fee dalam proyek-proyek pokir," ujarnya dalam rilis tertulis.
baca juga:gerindra sumsel gelar bukber bareng kader, targetkan partai makin besar
baca juga:manfaatkan media sosial, hba-henny gandeng kreator lokal untuk kampanye
enam tersangka dan skema korupsi
kpk telah menetapkan enam tersangka, yaitu:
nopriansyah (nop) – kadis pupr oku
ferlan juliansyah (fj), m fahrudin (mfr), umi hartati (uh) – anggota dprd oku
m fauzi alias pablo (mfz), ahmad sugeng santoso (ass) – pihak swasta
ketua kpk setyo budiyanto menjelaskan bahwa terdapat kesepakatan fee sebesar 22% dari nilai proyek, yakni 20% untuk anggota dprd oku dan 2% untuk dinas pupr oku.
skema korupsi ini bermula dari penawaran sembilan proyek oleh kadis pupr oku kepada pihak swasta, dengan syarat membayar fee yang telah disepakati.
baca juga:joncik prioritaskan infrastruktur, tak ada lagi wilayah terisolasi
baca juga:isak ogah perpanjang kontrak, newcastle waspada kehilangan bomber andalan
daftar proyek bernilai miliaran rupiah
total ada sembilan proyek yang menjadi objek korupsi, antara lain:
rehabilitasi rumah dinas bupati oku – rp 8,39 miliar
rehabilitasi rumah dinas wakil bupati – rp 2,46 miliar
pembangunan kantor dinas pupr oku – rp 9,88 miliar
pembangunan jembatan desa guna makmur – rp 983 juta
peningkatan jalan poros desa tanjung manggus – bandar agung – rp 4,92 miliar
peningkatan jalan desa panai makmur – guna makmur – rp 4,92 miliar
peningkatan jalan unit xvi – kedaton timur – rp 4,92 miliar
peningkatan jalan let muda m sidi junet – rp 4,85 miliar
peningkatan jalan desa makarti tama – rp 3,93 miliar
menurut kpk, proyek-proyek ini telah dikondisikan sejak pembahasan rapbd 2025, di mana dprd meminta agar pokir tetap diberikan dalam bentuk proyek fisik.
baca juga:diam-diam barcelona pantau kiper brighton
baca juga:eks jubir kpk dipanggil terkait suap paw harun masiku
kpk dalami peran pejabat oku
direktur penyidikan kpk, asep guntur rahayu, menyatakan bahwa pihaknya sedang menyelidiki peran penjabat (pj) bupati oku 2024 dan bupati oku terpilih 2025 dalam kasus ini.
"kami mendalami keterlibatan mereka dalam pencairan anggaran proyek, meskipun keuangan daerah sedang defisit," ujarnya.
kpk juga akan memeriksa anggota dprd lain yang diduga ikut menikmati aliran fee proyek.
dugaan korupsi berulang
modus operandi dalam kasus ini mirip dengan skandal pokir dprd jawa timur yang sebelumnya juga ditangani kpk. oleh karena itu, penyelidikan akan diperluas untuk menelusuri pola korupsi serupa di tahun-tahun sebelumnya.
para tersangka dijerat dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ancaman hukuman berat. kpk menegaskan akan terus mengusut kasus ini hingga tuntas.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, JUMAT 28 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan