Dugaan Korupsi Peta Desa di Lahat: Kejari Terima Pengembalian Kerugian Rp50 Juta

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Sabtu , 01 Mar 2025 - 23:23

Dugaan Korupsi Peta Desa di Lahat: Kejari Terima Pengembalian Kerugian Rp50 Juta.- Foto: Ist.-

Penyidikan dan Penggeledahan

Sebagai bagian dari upaya pengumpulan bukti, tim Kejari Lahat telah melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lahat serta kantor CV CDI pada 27 Februari 2025.

Dari hasil penggeledahan tersebut, sejumlah dokumen dan barang bukti telah diamankan untuk mendukung proses penyelidikan.

Dua mantan pejabat di lingkungan DPMD Lahat, yakni mantan Kepala Dinas serta mantan Kepala Bidang, telah menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik.

Kejari Lahat juga membagikan foto pemeriksaan kedua saksi di akun Instagram resminya, menunjukkan komitmen mereka dalam menuntaskan kasus ini.

Menunggu Penetapan Tersangka

Hingga saat ini, Kejari Lahat belum mengumumkan siapa pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Namun, pengumpulan alat bukti terus dilakukan guna memastikan pihak yang paling bertanggung jawab dalam dugaan tindak pidana ini.

Kajari Lahat, Toto Roedianto, S.Sos., S.H., M.H., menegaskan bahwa penyidikan kasus ini tidak hanya bertujuan untuk mengungkap pelaku, tetapi juga mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat dugaan korupsi.

“Kami berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan pihak yang bersalah mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ujarnya.

Penyelidikan masih terus berlangsung, dan publik menantikan hasil akhir dari kasus dugaan korupsi yang telah merugikan keuangan negara ini.

dugaan korupsi peta desa di lahat: kejari terima pengembalian kerugian rp50 juta                            lahat, harianokuselatan.id - kejaksaan negeri (kejari) lahat terus mengusut dugaan korupsi dalam proyek pembuatan peta desa di kabupaten lahat, sumatera selatan, yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun 2023. 
dalam perkembangan terbaru, kejari lahat telah menerima pengembalian kerugian negara sebesar rp50,52 juta terkait kasus ini.
kasus ini melibatkan ratusan desa dengan anggaran mencapai rp12 miliar. setiap desa yang terlibat dalam proyek ini mendapatkan alokasi dana sekitar rp35 juta untuk pembuatan peta desa yang bertujuan memperjelas batas wilayah masing-masing. 
namun, berdasarkan hasil penyelidikan, banyak peta yang dibuat tidak sesuai standar, bahkan diduga fiktif.
baca juga:penggerebekan besar di kampung narkoba ogan ilir, polisi bongkar 3 pondok
baca juga:2 camat jadi tersangka kasus korupsi dispora, pemkab oki tunjuk plt
fakta-fakta yang terungkap
dari hasil penyelidikan yang telah memasuki tahap penyidikan, ada beberapa temuan penting yang menguatkan dugaan adanya tindak pidana korupsi:
proyek berjalan di tahun 2023pembuatan peta desa ini berlangsung pada tahun 2023 dengan target pengerjaan selama enam bulan. namun, hingga kini masih ada peta yang belum selesai dikerjakan oleh perusahaan penyedia jasa, cv cdi.
pengerjaan tidak sesuai targetdari total 360 desa yang seharusnya menerima peta desa, hanya sebagian yang benar-benar mendapatkan hasil yang sesuai. 
banyak peta yang diserahkan tidak memuat batas wilayah secara jelas, hanya berupa gambaran pemukiman penduduk tanpa titik koordinat yang akurat.
keluhan dari para kepala desasejumlah kepala desa merasa kecewa karena peta yang diterima tidak dapat digunakan untuk kepentingan administratif. 
hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kelayakan hasil pekerjaan serta dugaan bahwa dana yang dialokasikan tidak digunakan sebagaimana mestinya.
pemeriksaan ratusan saksihingga saat ini, tim penyidik kejari lahat telah memeriksa 303 saksi dalam kasus ini. pemeriksaan dilakukan terhadap berbagai pihak yang terlibat, termasuk pejabat pemerintah dan penyedia jasa.
baca juga:bantah larangan retret, pdip: megawati minta kepala daerah prioritaskan rakyat
baca juga:pulang dari akmil, 17 kepala daerah sumsel fokus realisasi program
penyidikan dan penggeledahan
sebagai bagian dari upaya pengumpulan bukti, tim kejari lahat telah melakukan penggeledahan di kantor dinas pemberdayaan masyarakat desa (dpmd) lahat serta kantor cv cdi pada 27 februari 2025. 
dari hasil penggeledahan tersebut, sejumlah dokumen dan barang bukti telah diamankan untuk mendukung proses penyelidikan.
dua mantan pejabat di lingkungan dpmd lahat, yakni mantan kepala dinas serta mantan kepala bidang, telah menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik. 
kejari lahat juga membagikan foto pemeriksaan kedua saksi di akun instagram resminya, menunjukkan komitmen mereka dalam menuntaskan kasus ini.
baca juga:pilkada kacau! kpu banjarbaru dan empat lawang dapat sanksi dkpp,
baca juga:liga voli korea 2025: epic comeback! red sparks menang 3-2 atas pink spiders.
menunggu penetapan tersangka
hingga saat ini, kejari lahat belum mengumumkan siapa pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka. namun, pengumpulan alat bukti terus dilakukan guna memastikan pihak yang paling bertanggung jawab dalam dugaan tindak pidana ini.
kajari lahat, toto roedianto, s.sos., s.h., m.h., menegaskan bahwa penyidikan kasus ini tidak hanya bertujuan untuk mengungkap pelaku, tetapi juga mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat dugaan korupsi.
“kami berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan pihak yang bersalah mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ujarnya.
penyelidikan masih terus berlangsung, dan publik menantikan hasil akhir dari kasus dugaan korupsi yang telah merugikan keuangan negara ini.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, MINGGU 2 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan