Kontroversi Pembangunan Dermaga di Banyuasin, DPRD vs Pemkab

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Jumat , 31 Jan 2025 - 23:31

Ketika infrastruktur vital seperti dermaga di Rumah Sakit Pratama Makarti Jaya ditolak, keselamatan masyarakat menjadi taruhannya. -Foto: Ist.-

"Saat itu aku janjikan Insya Allah tahun depan akan kita lihat anggarannya dulu," katanya.

Namun, beberapa bulan setelahnya, ia menerima telepon dari Kapolsek setempat yang menginformasikan bahwa pembangunan dermaga dibatalkan oleh pemerintah daerah, tanpa penjelasan rinci mengenai alasan pembatalan tersebut.

"Masih ada perdebatan, tapi mereka tidak menjelaskan perdebatan di mana," tambahnya.

Hingga saat ini, pembangunan dermaga di Makarti Jaya masih sebatas rencana tanpa kejelasan realisasi.

Ketegangan Antara DPRD dan Pemkab

Polemik ini semakin memperjelas ketidaksepahaman antara eksekutif (Pemkab) dan legislatif (DPRD) dalam menentukan prioritas pembangunan infrastruktur di Banyuasin.

Bagi anggota DPRD seperti Herawaty, pembangunan dermaga adalah kebutuhan mendesak karena berkaitan langsung dengan akses kesehatan dan keselamatan masyarakat. Namun, pemerintah daerah tampaknya memiliki pertimbangan lain yang belum diungkapkan secara transparan ke publik.

Dengan viralnya perdebatan ini di media sosial, masyarakat berharap pemerintah daerah segera merespons dan memberikan solusi nyata, demi memastikan akses kesehatan yang lebih baik bagi warga Banyuasin, khususnya di Makarti Jaya.

kontroversi pembangunan dermaga di banyuasin, dprd vs pemkab                            banyuasin, harianokuselatan.id - perdebatan terkait pembangunan dermaga di rumah sakit pratama makarti jaya, kabupaten banyuasin, mencuat ke publik setelah sebuah unggahan dari anggota dprd banyuasin, herawaty adok, viral di media sosial.
dalam unggahan yang diposting pada kamis (30/1/2025), herawaty, yang berasal dari fraksi golkar banyuasin, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintah daerah yang menolak pembangunan dermaga tersebut, meskipun infrastruktur itu dinilai sangat vital bagi akses pelayanan kesehatan.
"beberapa tahun lalu kami sempat sidak ke rs pratama di makarti jaya terkait laporan dermaga yang sudah rusak," tulisnya.
menurutnya, dermaga yang menjadi jalur utama bagi pasien dan tenaga medis mengalami kerusakan parah. namun, pemerintah daerah justru menolak rencana pembangunan kembali dermaga tersebut, meskipun telah diajukan melalui dana pokok pikiran (pokir) dprd.
herawaty menyoroti alasan pemerintah yang menganggap pembangunan dermaga ini belum mendesak, sehingga tidak dimasukkan dalam prioritas anggaran. ia pun mempertanyakan apakah pemerintah akan bertindak hanya jika dermaga tersebut sudah roboh dan menimbulkan korban jiwa.
baca juga:kasus korupsi aset ybs berlanjut, plt sekda palembang kembali diperiksa
baca juga:sekda oku selatan evaluasi pelayanan persampahan
"jelas-jelas kita minta, tapi belum tentu dikasih. apa harus menunggu roboh dulu dermaga rumah sakitnya baru dianggap penting?" ujarnya.
respon masyarakat dan dprd
unggahan herawaty segera mendapatkan respons luas dari masyarakat. seorang pengguna media sosial bernama parian si kini menyoroti minimnya perhatian terhadap kebutuhan masyarakat kecil.
"kadang menurut mereka tidak penting karena mereka tidak merasakan. lewat dermaga ini seperti lewat jembatan sirotol mustaqim, apalagi kalau membawa pasien dalam kondisi darurat, jelas sangat berbahaya!" tulisnya di kolom komentar.
baca juga:dalam sepekan, 3 anak jadi korban tenggelam di ogan ilir
baca juga:istana sebut keanggotaan brics tak berarti tinggalkan hubungan dengan amerika dan uni eropa
sementara itu, wakil ketua ii dprd banyuasin, irian setiawan, turut menanggapi polemik ini. ia mengungkapkan bahwa pihak rumah sakit dan kepolisian setempat memang pernah mengajukan proposal pembangunan dermaga tersebut saat dirinya masih menjabat sebagai ketua dprd banyuasin.
"saat itu aku janjikan insya allah tahun depan akan kita lihat anggarannya dulu," katanya.
namun, beberapa bulan setelahnya, ia menerima telepon dari kapolsek setempat yang menginformasikan bahwa pembangunan dermaga dibatalkan oleh pemerintah daerah, tanpa penjelasan rinci mengenai alasan pembatalan tersebut.
"masih ada perdebatan, tapi mereka tidak menjelaskan perdebatan di mana," tambahnya.
hingga saat ini, pembangunan dermaga di makarti jaya masih sebatas rencana tanpa kejelasan realisasi.
baca juga:penundaan pelantikan kepala daerah 2024, dpr akan bahas kepastian tanggal dengan kpu dan kemendagri
baca juga:indonesia puasa gelar di 3 turnamen bwf 2025, waketum i pbsi taufik hidayat kecewa
ketegangan antara dprd dan pemkab
polemik ini semakin memperjelas ketidaksepahaman antara eksekutif (pemkab) dan legislatif (dprd) dalam menentukan prioritas pembangunan infrastruktur di banyuasin.
bagi anggota dprd seperti herawaty, pembangunan dermaga adalah kebutuhan mendesak karena berkaitan langsung dengan akses kesehatan dan keselamatan masyarakat. namun, pemerintah daerah tampaknya memiliki pertimbangan lain yang belum diungkapkan secara transparan ke publik.
dengan viralnya perdebatan ini di media sosial, masyarakat berharap pemerintah daerah segera merespons dan memberikan solusi nyata, demi memastikan akses kesehatan yang lebih baik bagi warga banyuasin, khususnya di makarti jaya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, SABTU 1 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan