Walikota Semarang Minta Pemeriksaan oleh KPK Dijadwal Ulang

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Jumat , 17 Jan 2025 - 22:14

Juru bicara KPK Tessa Mahardhika menjelaskan bahwa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mba Ita dan Suaminya meminta penjadwalan ulang terkait pemeriksaan oleh KPK. -Foto: Ayu Novita.-

walikota semarang minta pemeriksaan oleh kpk dijadwal ulang                            jakarta, harianokuselatan.id - wali kota semarang, hevearita gunaryanti rahayu, yang akrab disapa mba ita, bersama suaminya, alwin basri, ketua komisi d dprd provinsi jawa tengah, meminta penjadwalan ulang pemeriksaan oleh penyidik komisi pemberantasan korupsi (kpk).
juru bicara kpk, tessa mahardhika, menyebutkan bahwa ketidakhadiran mba ita disebabkan oleh agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan.
"ada kegiatan yang sudah terjadwal dan tidak bisa ditinggalkan," ujar tessa pada jumat, 17 januari 2025.
berbeda dengan istrinya, alwin basri absen dari pemanggilan karena sedang mempersiapkan sidang praperadilan terkait kasus tersebut. hingga saat ini, belum ada informasi pasti mengenai jadwal ulang pemeriksaan keduanya.
baca juga:formula e kembali digelar di jakarta 21 juni 2025
baca juga:erling haaland perpanjang kontrak di man city hingga 9 tahun
kasus dugaan korupsi di pemkot semarang
dalam kasus ini, dua tersangka lainnya, yaitu direktur utama pt deka sari perkasa, rachmat utama djangkar, dan ketua gabungan pelaksana konstruksi nasional indonesia (gapensi), martono, telah hadir dan sedang menjalani pemeriksaan.
hakim tunggal pengadilan negeri jakarta selatan, jan oktavianus, sebelumnya memutuskan bahwa penyelidikan dan penyidikan oleh kpk terkait kasus ini telah sesuai dengan prosedur hukum, termasuk penggeledahan, penyitaan, dan pencegahan bepergian ke luar negeri.
mba ita sendiri sudah diperiksa sebagai saksi atau calon tersangka pada 1 agustus 2024. dalam putusan praperadilan terungkap bahwa ita dan alwin diduga menerima gratifikasi sebesar rp5 miliar.
baca juga:pt trpn siap adukan kkp ke dpr terkait penyegelan pagar laut
baca juga:pemprov dki bolehkan asn poligami jika istrinya jika istri tak bisa berikan keturunan
penggeledahan dan barang bukti
kpk telah menggeledah 10 rumah serta 46 kantor dinas dan organisasi perangkat daerah untuk mencari barang bukti. barang bukti yang ditemukan meliputi:
dokumen apbd tahun 2023-2024
dokumen pengadaan di berbagai dinas
uang dalam pecahan rupiah dan euro
baca juga:kapolsek buay sandang aji larang siswa berperilaku bulliying
baca juga:puskesmas buay pemaca kembali berikan obat cacing ke siswa tk
dugaan korupsi berlapis
kasus ini mencakup beberapa dugaan tindak pidana korupsi, antara lain:
korupsi pengadaan barang atau jasa di pemkot semarang tahun 2023-2024.
dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri dalam pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah.
dugaan penerimaan gratifikasi pada tahun 2023-2024.
kasus ini terus menjadi sorotan publik, mengingat melibatkan petinggi daerah dan potensi kerugian negara yang signifikan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, SABTU 18 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan