Pemerintah Fokus Atasi Ketimpangan Ekonomi, Dorong Konsumsi Kelas Menengah

Harianokuselatan.bacakoran.co, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengakui adanya peningkatan ketimpangan ekonomi di Indonesia, meskipun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan tingkat kemiskinan yang terus menurun. Dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Airlangga menjelaskan bahwa ketimpangan ekonomi menjadi isu utama yang harus ditangani pemerintah.

“Memang indeks kesenjangan ini yang harus kita dongkrak,” ujar Airlangga, Jumat (17/1). Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan untuk meningkatkan konsumsi kelas menengah sebagai upaya untuk mempersempit ketimpangan ekonomi. Fokus utama pemerintah saat ini adalah mendorong konsumsi di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pekerja karyawan.

“Kelas menengah itu kan di UMKM dan pekerja karyawan atau karyawati, sehingga itu yang kita dorong,” kata Airlangga.

Salah satu kebijakan yang dijalankan adalah pemberian insentif pajak penghasilan (PPh) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja dengan gaji hingga Rp 10 juta. “Insentif PPh ini ditanggung pemerintah sehingga dapat mendorong daya beli masyarakat,” tambah Airlangga.

Penurunan Angka Kemiskinan, Namun Gini Ratio Meningkat

BACA JUGA:Ribuan Remaja Putri Karawang Alami Anemia, Dinkes Luncurkan Program Gres Kece

BACA JUGA:Pramugari Oshima Yukari Masih Hilang Pasca Kebakaran Glodok Plaza, Keluarga Harapkan Mukjizat

BACA JUGA:Peningkatan Kualitas Pendidikan di OKU Selatan Jadi Sorotan dalam Kunjungan Kerja DPRD Sumsel

BACA JUGA:Hari Kesadaran Nasional: Sekda Fokus pada Kinerja ASN dan Ketersediaan Pangan

BPS melaporkan bahwa angka kemiskinan Indonesia pada September 2024 tercatat sebesar 24,06 juta orang, turun sebanyak 1,16 juta orang dibandingkan Maret 2024. Persentase penduduk miskin terhadap total populasi Indonesia pada periode yang sama mencapai 8,57%, menurun 0,46 poin persentase dibandingkan Maret 2024. Ini adalah level terendah yang tercatat sejak tahun 1960.

Namun, meskipun kemiskinan menurun, BPS mencatatkan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan yang tercermin pada gini ratio. Pada September 2024, gini ratio Indonesia mencapai 0,381, meningkat dari 0,379 pada Maret 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya ketimpangan yang semakin besar dalam distribusi pendapatan.

Pemerintah terus berupaya untuk menanggulangi ketimpangan ini melalui kebijakan yang mendukung kelas menengah dan UMKM guna meratakan distribusi ekonomi di Indonesia.(dst)