Kementrian PPPA Soroti Kasus Kekerasan Seksual Anak oleh Anggota DPRD Singkawang

JAKARTA, HARIANOKUSELATAN.ID - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyampaikan pernyataan terkait kasus kekerasan seksual anak yang diduga dilakukan oleh oknum anggota DPRD terpilih di Singkawang.

Nahar, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, mengungkapkan bahwa pihaknya, bersama Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), telah berkoordinasi dalam penanganan kasus ini.

Mereka juga melakukan kunjungan ke Polda Kalimantan Barat untuk memantau perkembangan laporan dengan pihak-pihak terkait.

Nahar menambahkan bahwa pertemuan dengan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) telah dilaksanakan, dan mereka memberikan dukungan kebutuhan spesifik bagi anak.

BACA JUGA:Polda Jabar Bongkar Dugaan Korupsi Insentif Nakes yang Sebabkan Kerugian Miliaran

BACA JUGA:KKB Papua Ancam Akan Kembali Lakukan Penyenderaan, Satgas Operasi Damai Cartenz-2024 Tingkatkan Pengamanan

Diskusi intensif dengan pendamping anak dilakukan untuk memahami situasi korban secara mendalam.

“Para pendamping memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses pemulihan berjalan dengan baik dan hak-hak anak terpenuhi,” kata Nahar dalam keterangannya pada 3 Oktober 2024.

Ia menekankan pentingnya pemenuhan hak anak, termasuk hak mendapatkan layanan perlindungan, pendampingan psikologis, dan hak restitusi, berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menghitung kerugian yang dialami AMPK.

BACA JUGA:Geledah Rumah Mantan Gubernur Maluku Utara, KPK Temukan Dokumen Elektronik hingga Uang Tunai

BACA JUGA:Gelar Operasi, BPOM dan BNN Amankan 3 Juta Pil OOT dan Narkotika

Diharapkan, dengan langkah-langkah tersebut, korban dapat mendapatkan bantuan dalam proses pemulihan dan mengatasi dampak yang ditimbulkan.

Nahar juga mendorong aparat penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman maksimal kepada terduga pelaku.

“Tindakannya tidak hanya merugikan korban, tetapi juga dapat menimbulkan akibat yang luar biasa, seperti stigma lingkungan, gangguan psikologis berupa trauma berkepanjangan, dan gangguan seksual. Keluarga korban juga berharap proses hukum dapat segera memberikan keadilan,” tutup Nahar.