KPK Ungkap Alasan Belum Umumkan Tersangka Kasus Kuota Haji

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Senin , 06 Oct 2025 - 23:25

Setyo kembali menegaskan bahwa penetapan tersangka dalam kasus ini, hanya masalah waktu. Apabila sudah waktunya pasti akan diumumkan oleh KPK. -Foto Ayu Novita.-

Asep menyebut, KPK berkomitmen mengusut kasus ini hingga tuntas dan memastikan seluruh pihak yang terlibat akan dimintai pertanggungjawaban hukum.

Dugaan Kerugian Negara Capai Rp1 Triliun Lebih

Dari hasil penyidikan sementara, kasus korupsi kuota haji tahun 2023–2024 ini diduga menimbulkan kerugian negara mencapai lebih dari Rp1 triliun.

Nilai tersebut masih bisa bertambah seiring berjalannya koordinasi antara KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

KPK diketahui menggunakan Pasal 2 ayat 1 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam proses penyidikan ini.

Kasus ini berawal dari pemberian 20.000 kuota haji tambahan oleh Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia.

Namun, pembagian kuota yang seharusnya 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus malah diubah menjadi 50:50 berdasarkan SK Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Perubahan itu diduga terjadi karena adanya praktik jual beli kuota oleh sejumlah pihak travel dan asosiasi yang kemudian menyetorkan dana ke Kementerian Agama.

Bahkan, rumah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah digeledah oleh penyidik KPK, yang menemukan sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik diduga terkait dengan kasus tersebut.

“Kami pastikan, penanganan kasus ini akan terus berlanjut hingga seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban,” tutup Setyo Budiyanto.

kpk ungkap alasan belum umumkan tersangka kasus kuota haji                            jakarta - komisi pemberantasan korupsi (kpk) hingga kini belum mengumumkan siapa saja tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tahun 2023–2024. 
ketua kpk, setyo budiyanto, menjelaskan bahwa keterlambatan tersebut semata-mata karena proses penyidikan yang masih berjalan dan belum tuntas dalam hal pemberkasan.
“itu hanya persoalan waktu saja. tidak ada kendala berarti dalam prosesnya,” ujar setyo kepada wartawan, senin, 6 oktober 2025.
baca juga:gebyar qris peka sukses digelar bi & pemkab oku selatan, dihadiri ribuan warga
baca juga:sumsel united kembali tumbang, pelatih soroti tumpulnya lini depan
proses penyidikan masih berjalan
setyo menegaskan, tim penyidik kpk masih terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang dianggap relevan dengan perkara ini. 
ia mengatakan, setiap langkah yang dilakukan penyidik harus sesuai prosedur agar penetapan tersangka tidak terburu-buru.
“saya melihat para penyidik masih memanggil dan memeriksa saksi-saksi yang hadir. jadi belum waktunya diumumkan siapa tersangkanya,” ungkapnya.
menurutnya, penetapan tersangka hanya menunggu waktu yang tepat. begitu seluruh berkas dinyatakan lengkap, kpk akan segera mengumumkan secara resmi kepada publik.
baca juga:dukungan sponsor indonesia berbuah manis, fermin aldeguer menang di motogp mandalika
baca juga:tuntutan tak digubris, orang tua dan alumni smkn 1 indralaya selatan siapkan demo akbar jumat nanti
fokus kpk: telusuri aliran uang dari ratusan travel
sementara itu, plt. deputi penindakan dan eksekusi kpk, asep guntur rahayu, sebelumnya menegaskan bahwa lembaganya tidak ingin gegabah dalam menentukan tersangka. 
asep menjelaskan bahwa saat ini penyidik tengah menelusuri secara detail aliran uang dari sekitar 400 travel haji yang diduga terlibat dalam praktik jual beli kuota haji tambahan tersebut.
“setiap travel memiliki pola penjualan kuota yang berbeda, jadi kami harus benar-benar teliti. jangan sampai ada yang terlewat,” kata asep di gedung merah putih kpk, jakarta, kamis, 18 september 2025.
asep menyebut, kpk berkomitmen mengusut kasus ini hingga tuntas dan memastikan seluruh pihak yang terlibat akan dimintai pertanggungjawaban hukum.
baca juga:pencuri emas puluhan suku di palembang akhirnya tertangkap di banyuasin
baca juga:jadi jaksa gadungan oknum asn lampung ditangkap kejari oki
dugaan kerugian negara capai rp1 triliun lebih
dari hasil penyidikan sementara, kasus korupsi kuota haji tahun 2023–2024 ini diduga menimbulkan kerugian negara mencapai lebih dari rp1 triliun. 
nilai tersebut masih bisa bertambah seiring berjalannya koordinasi antara kpk dan badan pemeriksa keuangan (bpk).
kpk diketahui menggunakan pasal 2 ayat 1 dan/atau pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan uu nomor 20 tahun 2021 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp dalam proses penyidikan ini.
kasus ini berawal dari pemberian 20.000 kuota haji tambahan oleh pemerintah arab saudi kepada indonesia. 
namun, pembagian kuota yang seharusnya 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus malah diubah menjadi 50:50 berdasarkan sk menteri agama yaqut cholil qoumas.
perubahan itu diduga terjadi karena adanya praktik jual beli kuota oleh sejumlah pihak travel dan asosiasi yang kemudian menyetorkan dana ke kementerian agama. 
bahkan, rumah menteri agama yaqut cholil qoumas telah digeledah oleh penyidik kpk, yang menemukan sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik diduga terkait dengan kasus tersebut.
“kami pastikan, penanganan kasus ini akan terus berlanjut hingga seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban,” tutup setyo budiyanto.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, SELASA 7 OKTOBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan