Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan: Tambahan Anggaran 2026 Harus Benar-Benar Diraskan Masyarakat
-Foto: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).-
JAKARTA – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menyampaikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI yang telah menyetujui kenaikan pagu anggaran kementeriannya untuk tahun 2026. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/9/2025).
“Atas nama Kementerian ATR/BPN dan mewakili Bapak Menteri, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Komisi II DPR RI. Kami berharap tambahan anggaran ini benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Ossy.
Menurutnya, sekitar 80% tugas ATR/BPN menyangkut pelayanan publik. Karena itu, anggaran 2026 akan difokuskan pada dua hal utama, yakni penyempurnaan sistem layanan dan penguatan sumber daya manusia (SDM).
Perbaikan Proses Layanan dan SDM
Wamen Ossy menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan penyederhanaan alur pelayanan di 527 satuan kerja ATR/BPN yang tersebar di seluruh Indonesia. “Pelayanan harus lebih cepat, namun tetap akurat, karena setiap produk pertanahan memiliki kekuatan hukum,” tegasnya.
Selain itu, perbaikan kualitas SDM dilakukan melalui rotasi pegawai atau tour of duty dan tour of area. Tujuannya agar pegawai memiliki pengalaman kerja yang lebih luas serta tidak hanya berada di zona nyaman.
Program PTSL Jadi Sorotan
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi II juga menyoroti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Ossy menegaskan, program ini menjadi prioritas karena langsung dirasakan masyarakat.
Ia mengungkapkan, target PTSL sempat turun dari hampir 5 juta bidang tanah pada 2024 menjadi 1,3 juta bidang pada 2025. Namun berkat dukungan DPR, target 2026 kembali meningkat menjadi 1,9 juta bidang. “Masih ada sekitar 25% bidang tanah di Indonesia yang belum bersertipikat, dan ini yang terus kami kejar,” kata Ossy.
Harapan untuk Minimalkan Sengketa Tanah
Ossy menambahkan, percepatan PTSL berperan penting dalam mencegah konflik dan sengketa pertanahan di masa mendatang. Ia berharap DPR terus mengawasi pelaksanaan program ini. “Kami berterima kasih atas perhatian Komisi II. Semoga pengawasan yang berkelanjutan membuat manfaat PTSL semakin besar bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)
- Tag
- Share
-
-
