Kasus Pokir DPRD OKU: Saksi Didesak Serahkan Rp1,5 Miliar untuk Fee Proyek

Reporter: Christian Nugroho |

Editor: Christian Nugroho |

Selasa , 23 Sep 2025 - 22:29

Saksi Didesak Serahkan Rp1,5 Miliar untuk Fee Proyek Pokir OKU, Pengacara Nopriansyah: Tidak Ada Paksaan. -Foto: Ist.-

kasus pokir dprd oku: saksi didesak serahkan rp1,5 miliar untuk fee proyek                            palembang - sidang lanjutan perkara dugaan korupsi fee proyek pokok pikiran (pokir) dprd ogan komering ulu (oku) kembali mengungkap fakta baru.
dalam persidangan di pengadilan tipikor pn palembang, selasa (23/9/2025), saksi ahmad sugeng santoso menegaskan dirinya dipaksa menyerahkan uang rp1,5 miliar untuk fee proyek yang melibatkan terdakwa utama, mantan kepala dinas pupr oku, nopriansyah.
baca juga:skandal kredit rp1,3 triliun: kejati sumsel periksa lagi mantan kakanwil bpn
baca juga:masuk ke pesantren, kejari oku selatan berikan penerangan hukum
saksi: dipaksa serahkan uang tunai
sugeng, yang sebelumnya divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus serupa, menyebut tekanan datang dari mendra, orang kepercayaan nopriansyah.
awalnya ia menolak karena tidak memiliki kemampuan finansial maupun pengalaman konstruksi. namun, desakan terus berlangsung hingga puncaknya pada 23 februari 2024.
“karena terus ditekan, saya akhirnya serahkan rp1,5 miliar itu sebagai fee proyek,” ujar sugeng. uang tersebut ia ambil dari rekening bca, lalu dikemas dalam dua kantong plastik hitam dan diserahkan ke rumah nopriansyah melalui mendra dan redi.
sugeng menambahkan, demi memenuhi setoran itu ia bahkan harus meminjam dana ke bank dengan jaminan usaha toko komputernya.
baca juga:ketua posyandu oku selatan ikuti rakornas bersama mendagri
baca juga:batik khas oku selatan ‘serasan seandanan’ siap jadi identitas daerah
bantahan pihak terdakwa
kuasa hukum nopriansyah, dr. juli hartono ya’qub sh mh, membantah adanya pemaksaan.
“itu murni tawaran proyek, tidak benar ada paksaan,” katanya. ia juga menegaskan mendra bukan bawahan kliennya, melainkan rekan bisnis biasa.
baca juga:mtsn 1 oku selatan sabet juara umum olimpiade madrasah indonesia tingkat kabupaten
baca juga:pemerintah desa tekana bangun gedung serbaguna senilai rp498 juta dari dana desa
akar kasus: deadlock rapbd dan proyek pokir
kasus ini bermula dari dugaan suap rp3,7 miliar terkait pengesahan rapbd 2025 yang sempat deadlock akibat konflik dua kubu dprd oku: bertaji (bersama teddy–marjito) dan ypn yess (yudi purna nugraha–yenny elita).
dprd mengusulkan proyek pokir senilai rp45 miliar. karena tidak bisa langsung masuk apbd, disepakati pembagian fee proyek lewat rekanan. skema inilah yang diduga mengalir ke anggota dewan dan pihak terkait.
baca juga:warga desak dinas pu oku selatan atasi genangan air kotor di jalan menuju kantor bupati
baca juga:dituding terlibat pencabulan, kades banjar agung sebut tuduhan fitnah dan tak berdasar
ancaman hukuman
atas dugaan perbuatannya, nopriansyah dijerat pasal 12 huruf b uu tipikor dengan alternatif pasal 12 huruf a atau pasal 11 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp serta pasal 64 ayat (1) kuhp.
jika terbukti bersalah, ancaman hukumannya penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, ditambah denda hingga rp1 miliar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, RABU 24 SEPTEMBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan