Kasus Korupsi Dispora OKU Selatan, Kuasa Hukum Bongkar Adanya Perintah Tiap OPD Wajib Setoran 30 Persen

Reporter: HOS |

Editor: HOS |

Minggu , 28 Sep 2025 - 20:21

Suasana sidang dakwaan korupsi kegiatan Dispora OKU Selatan di ruang sidang PN Palembang, eks Kadis ajukan Eksepsi. -Foto: sumeks.co-

PALEMBANG - Sidang perkara dugaan korupsi di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan memasuki babak baru.

Terdakwa sekaligus mantan Kepala Dispora, Abdi Irawan, melalui tim kuasa hukumnya menyatakan siap melawan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan mengajukan eksepsi atau nota keberatan.

Dilansir dari sumeks,co, Kuasa hukum terdakwa, Rizal Syamsul SH MH, menegaskan eksepsi akan dibacakan pada persidangan Senin (29/9/2025).

Ia menilai dakwaan JPU tidak menguraikan secara menyeluruh peristiwa korupsi yang menyeret kliennya.

Dugaan Perintah Setoran dari Tiap OPD

Menurut Rizal, keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) menunjukkan bahwa pemotongan anggaran di Dispora bukan inisiatif Abdi Irawan.

Ia menyebut, pemotongan sebesar 30 persen dilakukan atas perintah atasan.

“Praktik itu bermula dari rapat koordinasi tahun 2023. Saat itu Kepala BPKAD, yang kini menjabat sebagai Sekda OKU Selatan, menyampaikan pesan dari Bupati bahwa setiap OPD wajib menyisihkan 30 persen dari pagu anggarannya,” ungkap Rizal, ketika dikonfirmasi Minggu 28 September 2025.

Ia menilai, perintah tersebut mengindikasikan adanya keterlibatan pejabat lain di lingkup Pemkab OKU Selatan. Namun, nama-nama yang diduga memberi instruksi tidak muncul dalam dakwaan JPU.

Dakwaan Jaksa: Dana Dispora untuk Kepentingan Pribadi

Dalam dakwaannya, JPU menyebut Abdi Irawan telah menyalahgunakan anggaran Dispora dengan cara menarik sebagian dana dari sejumlah kegiatan.

Dana itu, menurut JPU, tidak dipertanggungjawabkan dan justru digunakan untuk kepentingan pribadi.

kasus korupsi dispora oku selatan, kuasa hukum bongkar adanya perintah tiap opd wajib setoran 30 persen                            palembang - sidang perkara dugaan korupsi di dinas pemuda dan olahraga (dispora) kabupaten ogan komering ulu (oku) selatan memasuki babak baru. 
terdakwa sekaligus mantan kepala dispora, abdi irawan, melalui tim kuasa hukumnya menyatakan siap melawan dakwaan jaksa penuntut umum (jpu) dengan mengajukan eksepsi atau nota keberatan.
dilansir dari sumeks,co, kuasa hukum terdakwa, rizal syamsul sh mh, menegaskan eksepsi akan dibacakan pada persidangan senin (29/9/2025). 
ia menilai dakwaan jpu tidak menguraikan secara menyeluruh peristiwa korupsi yang menyeret kliennya.
baca juga:panen raya jagung serentak, oku selatan perkuat ketahanan pangan
baca juga:kapolsek muaradua pimpin personel bagikan sembako ke fakir miskin
dugaan perintah setoran dari tiap opd
menurut rizal, keterangan dalam berita acara pemeriksaan (bap) menunjukkan bahwa pemotongan anggaran di dispora bukan inisiatif abdi irawan. 
ia menyebut, pemotongan sebesar 30 persen dilakukan atas perintah atasan.
“praktik itu bermula dari rapat koordinasi tahun 2023. saat itu kepala bpkad, yang kini menjabat sebagai sekda oku selatan, menyampaikan pesan dari bupati bahwa setiap opd wajib menyisihkan 30 persen dari pagu anggarannya,” ungkap rizal, ketika dikonfirmasi minggu 28 september 2025.
ia menilai, perintah tersebut mengindikasikan adanya keterlibatan pejabat lain di lingkup pemkab oku selatan. namun, nama-nama yang diduga memberi instruksi tidak muncul dalam dakwaan jpu.
baca juga:perkuat peran pelajar, forum osis sumsel audiensi ke bupati oku selatan
baca juga:tingkatkan kinerja, kemenag okus berikan pembinaan ke guru man
dakwaan jaksa: dana dispora untuk kepentingan pribadi
dalam dakwaannya, jpu menyebut abdi irawan telah menyalahgunakan anggaran dispora dengan cara menarik sebagian dana dari sejumlah kegiatan. 
dana itu, menurut jpu, tidak dipertanggungjawabkan dan justru digunakan untuk kepentingan pribadi.
akibatnya, berbagai program kepemudaan dan olahraga di oku selatan tidak berjalan maksimal. 
audit aparat pengawasan internal pemerintah (apip) kejaksaan tinggi sumsel menemukan kerugian negara sebesar rp913.875.134.
atas dasar itu, jpu menjerat terdakwa dengan pasal 12 huruf (f) jo pasal 18 uu nomor 31 tahun 1999 tentang tipikor, sebagaimana diubah dengan uu nomor 20 tahun 2001. 
dakwaan alternatif juga disiapkan melalui pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 serta pasal 3 jo pasal 18 uu tipikor.
baca juga:susah sinyal, warga sungai are minta perbaikan jaringan
baca juga:atasi larangan hp, lapas muaradua sediakan wartel resmi untuk narapidana
potensi seret pejabat lain
rizal menegaskan pihaknya akan terus mendorong agar keterlibatan pihak lain dibuka di persidangan. ia menilai, kliennya tidak bisa dijadikan satu-satunya pihak yang menanggung kesalahan dalam kasus ini.
“kami tidak ingin hanya klien kami yang dikorbankan, sementara aktor intelektualnya bebas dari jerat hukum,” kata rizal.
kasus ini diperkirakan menjadi sorotan publik, sebab eksepsi yang akan diajukan berpotensi menyeret nama pejabat aktif di pemkab oku selatan. 
jika benar terbukti melibatkan struktur birokrasi lebih luas, perkara ini bisa menjadi salah satu skandal korupsi terbesar di oku selatan dalam beberapa tahun terakhir.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi HARIAN OKU SELATAN, SENIN 29 SEPTEMBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan